Pelarangan No, Pembatasan Yes

PALU – Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nerga (Menpan) yang melarang instansi pemerintah menggunakan hotel dalam setiap kegiatannya dinilai cukup merugikan pengusaha perhotelan. Pasalnya, sebagian omzet hotel justeru diraup dari berbagai kegiatan pemerintah di hotel.

H. Campang SE, MM, salah seorang pelaku usaha perhotelan di Palu mengatakan, kebijakan itu sama dengan membunuh usaha perhotelan secara perlahan. Bagaimana tidak katanya, kegiatan pemerintahan di hotel memberi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan hotel. “Kalau pembatasan Yes, tapi kalau pelarangan No,” tegasnya.

Ia mengatakan, pihaknya setuju saja jika untuk menghemat pengeluaran negara dilakukan pembatasan penggunaan hotel, tapi bukan pelarangan. Misalnya kalau selama ini dinilai terlalu banyak menelan anggaran kalau di lakukan di hotel berbintang, hematlah dengan melaksanakannya di hotel yang tidak berbintang.

“Lagi pula tidak semua kantor pemerintah memiliki fasilitas gedung atau ruangan yang memungkinkan untuk menggelar rapat yang jumlahnya cukup banyak. Hotel yang memiliki fasilitas itu menjadi jalan keluarnya. Ada hal-hal yang bisa dihemat dari penggunaan fasilitas gedung hotel itu,” imbuhnya.

Menurut Campang, pada musim-musim tertentu, tingkat hunian hotel memang terbilang relatif tinggi, namun ada saat pula dimana hanya sebagian kecil kamar yang terisi. “Kalau ditambah lagi dengan aturan pembatasan ini, bisa dibayangkan bagaiamana usaha perhotelan ke depannya, terutama di Palu,” lanjutnya.

Padahal menurutnya, kehadiran usaha hotel, sedikit banyaknya memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, tidak semata menyediakan fasilitas akomodasi, lebih dari itu memberi multiplier effect yang demikian luas dan besar. Belum lagi berhitung tenaga kerja yang terserap, pergerak sektor-sektor pendukung lainnya dan sebagainya.

Karenanya, ia mengapresiasi Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Walikota Palu Rusdi Masturra yang tidak secara kaku menafsirkan aturan tersebut. Seperti diketahui, belum lama ini, Gubernur Sulteng dan Walikota Palu meleluasakan bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menggelar kegiatannya di hotel.

“Saya kira memang harus demikian. Kita tidak boleh telan mentah-mentah itu aturan, karena eksesnya akan sangat besar. Termasuk Sulteng yang pertumbuhannya juga tidak dapat dipungkiri karena kontribusi sektor jasa, tak terkecuali jasa perhotelan,” tegas Campang. (af/*)

Sumber: Radar Sulteng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button