Apapun Alasannya, Langkah KPK Tetap Salah Alamat

Sorotan terhadap langkah Kelompok Peduli Kampus (KPK) Untad kembali disampaikan oleh Dr Aminuddin Kasim. Saat kembali diwawancarai terkait pernyataannya yang secara tegas menyatakan bahwa langkah KPK Untad itu salah alamat, Pakar Hukum Tata Negara itu kembali menekankan bahwa langkah itu salah alamat, dan sebaiknya DPRD Sulteng lebih bisa memilah laporan atau pengaduan yang masuk.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Tadulako itu mengungkapkan, hal yang disampaikannya itu ada landasannya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Dalam UU itu, terlihat jelas ada pembagian urusan pemerintahan yang konkruen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Ini bicara tentang kewenangan dan diatur jelas dalam undang-undang,” jelas Dr Aminuddin.

Dalam UU Pemda, lanjut Dr Aminuddin, terkait sub-urusan pemerintah, kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tertulis jelas, baik dalam hal manajemen, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sampai perizinan pendidikan. Dalam hal manajemen, ujar Dr Aminuddin, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk penetapan standar pendidikan nasional dan pengelolaan pendidikan. Sementara itu, pemerintah daerah provinsi berwenang mengatur pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan mengatur pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

“Saya kira, dalam ilmu Hukum, untuk memahami pembagian kewenangan ini, kita harus merujuk ajaran Logemann tentang ‘competentie leer’ dan ‘rechtsbetrekking’. Kalau kita pahami itu, kita juga akan pahami pembagian kewenangan yang diatur secara jelas. Sekali lagi, secara jelas diatur dalam undang-undang,” ujar Dr Aminuddin Kasim.

Sekait itu, Dr Aminuddin Kasim mengharapkan, DPRD Sulteng tidak disibukkan dengan menanggapi laporan atau pengaduan dari pihak KPK Untad. Selain urusan kesehatan di masa pandemi yang memerlukan dukungan DPRD Sulteng, urusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus juga memerlukan sentuhan pengawasan maksimal dari DPRD Sulteng. Hal itu terkait dengan fungsi pengawasan yang tertuang dalam UU Pemda, pada pasal 100 yang menekankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain terkait penyelenggaraan pemerintahan provinsi, dan pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah provinsi.

Sehubungan dengan itu, Pakar Hukum Tata Negara Untad menyatakan, dengan adanya UU Pemda, sudah jelas batas kewenangan pusat (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) dan Daerah Provinsi. Hal itu sebagaimana tertuang jelas bahwa Permenristekdikti Nomor 8 tahun 2015 tentang Statuta Untad, Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permenristekdikti Nomor 15 tahun 2018 tentang OTK Pendidikan Tinggi, dan produk hukum lainnya dari Permenristekdikti menjadi kewenangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sementara itu, lanjut Dr Aminuddin, DPRD Sulteng memiliki kewenangan jelas untuk melakukan pengawasan terhadap produk hukum pemerintah daerah provinsi. Baik itu peraturan daerah, maupun peraturan gubernur. Produk hukum terkait pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang ada di Sulteng saat ini antara lain, Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Pergub Nomor 7 Tahun 2013 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Pergub Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan di SMA, SMK, dan SLB, dan Pergub Nomor 51 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng.

“Uraian terkait tugas dan kewenangan itu saya kira amat jelas untuk kita lihat dan nilai bersama. DPRD Sulteng perlu kita dukung untuk melakukan pengawasan terkait Perda dan Pergub Pendidikan yang ada agar peraturan yang telah diundangkan itu terlaksana dengan baik, dan menyentuh manfaat bagi masyarakat Sulteng,” ujar Dr Aminuddin. (ss07/tim)

Related Articles

Back to top button