BBM Subsidi Habis Tidak akan Ditambah

JAKARTA – Kendati harga BBM sudah pasti akan dinaikkan tahun ini, kuota atau jatah BBM bersubsidi masih menjadi masalah yang belum dituntaskan pemerintah. Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan tidak akan menambah kuota BBM apabila jatah habis tahun ini. Dengan demikian, ada kemungkinan masyarakat harus membeli semua produk BBM dengan harga pasar atau tanpa subsidi.

Sebagaimana diketahui, jika pola konsumsi BBM bersubsidi masih sama dengan saat ini, subsidi BBM akan habis dan tidak ada jatah untuk dua pekan terakhir tahun ini. Sudirman menyatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan solusi paling tepat untuk mengatasi overkuota BBM bersubsidi pada 2014. Salah satunya, upaya pengendalian dengan memaksimalkan peran Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi.

’’Salah satu tugas kami kan memastikan BBM untuk orang yang berhak. Tapi, kami ini kan bukan polisi yang bisa menjaga setiap SPBU. Kami juga meminta kesadaran masyarakat untuk revolusi mental. Kalau mau beli BBM, yang seperlunya saja,’’ katanya di Jakarta kemarin (8/11).

Sudirman mengungkapkan, pemerintah bakal menjamin ketersediaan produk premium dan solar sepanjang tahun. Namun, produk tersebut belum tentu dijual dengan kondisi normal. ’’Kalau (kuota BBM, Red) habis, yang digelontorkan adalah BBM nonsubsidi. Masyarakat harus belajar menghadapi realitas,’’ ungkapnya.

Media Manager PT Pertamina Adiatma Sardjito menjelaskan, peluang untuk menambah kuota BBM bersubsidi tahun ini sangat tipis. Sebab, jatah volume BBM bersubsidi tersebut sudah terikat dengan undang-undang APBNP 2014. ’’Kalau mau diubah kan butuh kewenangan pemerintah dan DPR. Kalau dipaksakan, malah bisa melanggar hukum,’’ terangnya.

Sampai saat ini, lanjut dia, belum ada perintah resmi dari pemerintah terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi. Karena itu, pihaknya sementara memutuskan untuk menerapkan skema penghilangan subsidi. Artinya, pihaknya tetap akan menjual premium dan solar dengan harga keekonomian.

Menurut proyeksi, kuota solar bakal habis pada 15 Desember dan premium pada 24 Desember. Artinya, masyarakat bakal membeli premium dengan harga keekonomian selama sepekan dan solar selama lebih dari dua minggu. Kuota BBM bersubsidi tahun ini ditetapkan 46 juta kiloliter.

’’Barang pasti tetap ada. Tapi, harga BBM yang biasa disubsidi akan kami lepas menjadi harga keekonomian. Nanti kami tentukan sesuai dengan kalkulasi yang biasa kami lakukan setiap dua minggu sekali. Harga itu berlaku setelah kuota terpakai habis hingga pergantian tahun,’’ terangnya.

Adiatma menyatakan, harga keekonomian premium saat ini mencapai Rp 9.000 per liter dan harga keekonomian solar Rp 9.500 per liter. Namun, pihaknya belum bisa memproyeksi harga keekonomian yang ditetapkan pada Desember nanti. Sebab, arah harga minyak dunia yang biasa menjadi acuan biaya produksi BBM belum bisa ditebak.

’’Biasanya harga minyak dunia menjelang akhir tahun meningkat karena lonjakan konsumsi belahan utara seiring musim dingin. Tapi, laporan terakhir malah turun USD 18. Jadi, kami harus lihat dulu berapa harga pada Desember nanti. Yang jelas, dua produk tersebut mempunyai selisih Rp 1.000–Rp 1.500 dengan produk BBK (bahan bakar khusus) seperti pertamax dan Pertamina Dex,’’ terangnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengecam rencana pemerintah yang melepas harga premiun dan solar pada akhir tahun tersebut. Menurut dia, hal tersebut bakal melanggar regulasi terkait dengan BBM bersubsidi. Salah satunya, penetapan harga BBM bersubsidi yang tidak bisa diubah secara tiba-tiba.

’’Soal harga, memang sudah menjadi kewenangan pemerintah. Tapi, kenaikan harga harus dilakukan setelah disosialisasikan kepada masyarakat. Harganya pun tidak boleh setara dengan harga keekonomian karena ini adalah barang subsidi. Jadi, kalau premium dan solar dijual dengan harga keekonomian, itu sama saja melanggar undang-undang,’’ terangnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) memastikan, tingkat harga barang dan jasa di masyarakat tetap terkendali apabila pemerintah menaikkan harga BBM. Otoritas moneter tersebut bakal intens menjalin komunikasi dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) guna mencegah terjadinya second round effect kenaikan harga BBM.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, setiap kenaikan harga BBM sekitar Rp 1.000 per liter akan menyumbang inflasi 1,1 persen sampai 1,5 persen. Lantaran itu, menurut dia, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dengan memberikan angka-angka pertimbangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta efeknya terhadap defisit transaksi berjalan.

’’Apabila koordinasi baik, kami siap pastikan dampak (kenaikan BBM) terhadap inflasi tetap terkendali dan hanya temporer,’’ ujarnya di gedung BI kemarin (7/11).

Namun, Perry belum terburu-buru mengungkapkan respons kebijakan BI terhadap kenaikan harga BBM. Misalnya, apakah akan meningkatkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. ’’Bergantung kenaikan harga dan dampaknya ke inflasi. Sebab, kebijakan moneter itu diarahkan ke stabilitas. Jadi, apa pun dan berapa pun kenaikannya, dampaknya akan terkendali,’’ tegasnya. (af/*)

Sumber : Jawapos

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button