Dana POTMA Kedokteran Untad Dipolitisasi

HEBOHNYA pemberitaan perihal dana Hibah Kedokteran Universitas Tadulako, terkesan sangat dipolitisasi menjelang pemilihan rektor periode 2015-2019. Data-data yang disampaikan oleh Ketua Yayasan POTMA (Persatuan Orang Tua Mahasiswa) Kedokteran Prof Dr Ir Hj Marhawati Mappatoba MT sangat lemah, bahkan menjebak dirinya sendiri. Sebab yang bermasalah, bukan hibah mahasiswa angkatan 2011, 2012, dan 2013 yang masuk ke Kas Negara yang jumlahnya Rp40 M lebih, tetapi justru yang disimpan di Yayasan POTMA karena dinilai melanggar aturan mengingat dana tersebut adalah dana Negara yang seharusnya disetor ke Kas Negara melalui Rekening BLU Universitas Tadulako.

Penegasan ini disampaikan Kabag Keuangan Universitas Tadulako Drs H Sukran M.Si ketika dihubungi melalui telepon sellularnya. Menurut Sukran, dana yang dibesar-besarkan yang seolah-olah dikorupsi oleh Rektor Untad adalah sangat dipolitisasi, sebab datanya tidak demikian. “Saya ini Kabag Keuangan jadi saya tahu dan saya pegang data yang sebenarnya”, kata Sukran. Dijelaskan dana yang dituduhkan kepada Rektor semua hasil karangan, karena data keuangan tidak seperti yang dibesar-besarkan Ketua Yayasan POTMA Prof Marhawati yang dilaporkan ke sejumlah pihak, termasuk yang diserahkan kepada oknum-oknum yang mengaku pemantau dan juga yang dilaporkan ke Polda Sulteng. Bahkan Subdit Tipikor Polda Sulteng sudah memeriksa semua data keuangan, dan bukan dana yang sudah masuk Kas Negara yang bermasalah, melainkan dana yang dikelola oleh Yayasan POTMA yang jumlahnya di atas Rp10 Milyar, tegas Sukran.

Sukran menjelaskan, dana yang dituduh-tuduhkan kepada Rektor Untad, itu bukan data tapi rekayasa informasi. Perlu saya jelaskan, lanjut Sukran, bahwa dana Rp40 M dimaksud oleh Prof Marhawati dan juga oknum pemantau adalah sebagai berikut: Tahun 2011, jumlah dana hibah mahasiswa kedokteran sebanyak Rp6.198.497.500,- yang masuk pada Kas Negara sesuai dengan pengesahan yang dibuktikan dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 4108/H28/KU/2011 tertanggal 09 September 2011 sedangkan Rp2.046.000.000 lainnya dikelola oleh Prof Dr Marhawati Mappatoba selaku Ketua Yayasan POTMA dan Dra Sumarni MSi selaku Bendahara Yayasan POTMA. Penerimaan hibah mahasiswa Kedokteran Tahun 2012, jumlahnya Rp20.867.000.000 yang semuanya masuk ke Rekening Yayasan POTMA yang diketuai Prof Dr Marhawati Mappatoba. Namun yang disetor ke Kas Negara melalui Rekening BLU Universitas Tadulako hanya Rp15.000.000.000, tanggal 04 September 2012 sehingga masih tersisa Rp5.867.000.000 di rekening Yayasan POTMA yang tidak disetorkan ke Kas Negara. Dana yang Rp15 M telah disahkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU oleh Ditjen Perbendaharaan cq KPPN Palu Nomor 803981A/051/401 tertanggal 27 September 2012. Sedangkan Tahun 2013, jumlah hibah mahasiswa kedokteran Rp19.404.500.000 yang masuk Kas Negara melalui surat pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU oleh Ditjen Perbendaharaan cq KPPN Palu Nomor 847036A/051/401 tertanggal 28 Juni 2013 dan Surat Nomor 389407F/051/401 tertanggal 30 September 2013, sementara dana hibah yang masuk di rekening Yayasan POTMA sebesar Rp 2.380.000.000,-. Dengan demikian, jumlah hibah Tahun 2011+2012+2013 adalah (Rp6.198.497.000 + Rp15.000.000.000 + Rp19.404.500.000) sebesar Rp40.602.997.500, yang keseluruhannya telah masuk Kas Negara.

Ketika ditanya dana yang ada di Yayasan POTMA, Drs Sukran MSi menjelaskan bahwa jumlahnya mencapai Rp10.293.000.000, yang seharusnya harus disetor ke Kas Negara. Jumlah tersebut belum termasuk giro Bank. Jadi, lanjut Sukran, dana hibah Rp40 M lebih yang dituduhkan ke Rektor sangat politis menjelang Pemilihan Rektor dan sangat tidak mendasar sebab semua dana hibah tersebut telah masuk ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan yang bermasalah adalah justru dana yang ada di Yayasan POTMA sesuai dengan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang memerintahkan agar dana-dana tersebut segera disetorkan ke Kas Negara sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Nomor 2313/54/Rhs/WS/2014 tertanggal 26 Februaru 2014. (SS/Ptr)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button