Ditemukan PelayananTak Sesuai Prosedur di Samsat

PALU – Petugas kantor bersama Sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) Palu, dibuat panik dengan kedatangan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulteng. Kedatangan orang nomor 2 di Polda Sulteng itu ke Kantor Samsat Palu, memang tanpa diketahui para petugas.

Wakapolda Sulteng, Kombes Pol Gde Sugianyar Dwi Putra ini Senin (16/2) kemarin, memang sengaja datang untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk melihat langsung bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak. Beberapa petugas yang ada di loket pembayaran pajak tampak panik ketika Wakapolda mulai menanyakan standar waktu pengurusan yang diberikan.

Tertulis dengan jelas bahwa waktu pengurusan khusus pembayaran pajak paling lama sekitar 30 menit. Ketika diminta untuk menunjukkan berkas pengurusan beserta time table-nya (table waktu), terlihat kolom waktu yang diproses petugas dari Dispenda kosong tidak terisi. Hal tersebut menjadi salah satu temuan dari Wakapolda ketika melakukan sidak.

Tidak hanya mengecek proses pengurusan oleh petugas, Sugianyar juga berdialog dengan masyarakat yang mengatre pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Diketahui pula bahwa ada masyarakat yang sudah menunggu hingga lewat dari 30 menit. Kepada wartawan, Wakapolda mengungkapkan, kedatangannya memang ingin menyaksikan dari dekat bagaimana penerapan quick win (percepatan), sesuai arahan dari Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Idham Azis. “Saya kebetulan juga orang baru dan ingin lihat langsung bagaimana pelayanan pengurusan SSB (SIM, STNK, BPKB) di Samsat Palu,” kata Sugianyar.

Sebelum melakukan Sidak, Wakapolda mengaku, sudah terlebih dahulu melakukan assistensi dan mengarahkan petugas Samsat Palu apa-apa yang harus dilakukan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai SOP (standard operating procedure). Polri salah satu instansi yang turut serta menerapkan pelayanan publik, dalam hal pelayanan STNK dan BPKB, wajib pula menaati aturan tersebut. “Salah satunya dalam bentuk asas transparansi kepada publik (masyarakat),” terangnya.

Lanjut dia, para petugas di anggota Polri yang bertugas di Samsat Palu sudah diberikan arahan, bahwa 80 persen masyarakat yang datang untuk melakukan pengesahan STNK dengan membayar pajak. Oleh karena itu, masyarakat yang datang juga harus diberikan pelayanan yang bersifat informatif. “Seperti pengisian formulir, harus diberikan contoh pengisiannya dan disiapkan pula pulpennya. Biayanya berapa, standar waktu yang diberikannya juga harus diumumkan, ini semua terkait dengan asas transparansi,” tutur mantan Kabid Humas Polda Bali ini.

Petugas juga bisa menerapkan asas keadilan, dengan mendahulukan masyarakat yang lebih dahulu datang. Maka dari itu, Wakapolda memerintahkan adanya nomor antrean bagi para pengurus pajak kendaraan bermotor. Begitu juga untuk mengontrol kinerja para petugas, ada time table (tabel waktu ). “Sebelumnya di sini belum ada nomor antrean maupun time table-nya. Saya perintahkan harus ada itu, agar diketahui berkas masuk jam berapa diprosesnya juga jam berapa? jika melewati batas waktu 30 menit bisa diawasi,” kata Sugianyar.

Dengan tegas, Wakapolda menyampaikan, bahwa pelayanan publik di Samsat Palu memang masih harus dibenahi. Salah satunya terkait standar yang waktu proses pengurusan perpanjangan STNK. “Saya cek time table-nya masih ada petugas tidak disiplin. Ini seharusnya tanggungjawab kita bersama yang ada di kantor Samsat ini. Kalau anggota polisi lalai, pimpinannya yang menegur, begitu juga dengan petugas dispenda. Kita tidak ingin saling menyalahkan, dan sama-sama saling berkoordinasi,” pungkasnya. (af/*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button