Trending

DPRD Donggala Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Nasib Kasman Lassa di Tangan MA

Nasib Kasman Lassa sebagai Bupati Donggala kini tinggal menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA). Jika MA mengabulkan, Kasman Lassa dipastikan akan dimakzulkan. Hal ini tidak lepas dari penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPRD Donggala, yang disetujui secara aklamasi oleh tujuh fraksi di DPRD Donggala dalam Sidang Paripurna pada Rabu (22/9).

Penggunaan HMP itu sendiri didukung secara tegas oleh Fraksi NasDem dan Fraksi Gerindra yang merupakan dua partai pengusung Kasman Lassa dalam Pilkada 2019 lalu. Ketua Fraksi NasDem DRPD Donggala, Mohammad Taufik menyatakan, seluruh anggota DPRD Donggala melalui fraksi-fraksi mendukung HMP terhadap Bupati Donggala. “Setelah ini, dokumen dan surat keputusan HMP akan diteruskan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia,” ujar Taufik.

Ketua DPRD Donggala, Takwin, yang memimpin Sidang Paripurna mengemukakan bahwa HMP merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah. “Dan disertai dengan rekomendasi penyelesaian atas tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Juga ketidakhadiran Bapak Bupati tidak mengurangi keabsahan rapat paripurna ini,” jelas Takwin yang juga merupakan politisi PKS.

Lebih lanjut, Abdul Rasyid, mantan Ketua Hak Angket menyatakan, dengan diputuskannya HMP yang telah melalui tahapan itu, terbukti Bupati Donggala tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana sumpah dan janji jabatannya. “HMP ini akan diuji di MA dalam masa pemeriksaan satu bulan. Jika pendapat DPRD dalam HMP dikabulkan, Bupati Donggala wajib diberhentikan sesuai undang-undang,” tegas Abdul Rasyid.

Selain Fraksi NasDem dan Fraksi Gerindra, HMP secara aklamasi didukung oleh Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, dan Fraksi Satu Karya Hati Nurani.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button