Dua Kubu Golkar Datangi Kemenkum HAM

JAKARTA – Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono merespons cepat keputusan pengakuan kepengurusan

mereka oleh Mahkamah Partai Golkar (MPG). Sehari setelah putusan itu disampaikan, kubu Agung yang merupakan kepengurusan hasil musyawarah nasional Ancol langsung mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ke menkum HAM) untuk mengajukan surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar periode 2014–2019.

Pada pukul 12.30, kubu Agung yang dipimpin Ketua DPP Laurence Siburian mendatangi gedung Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM di Jakarta. Laurence yang didampingi Ketua DPP Ibnu Munzir, Leo Nababan, bersama sejumlah kader beringin lain menyampaikan putusan MPG soal sengketa Partai Golkar dengan melampirkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat terkait sengketa yang sama.

”Dua hakim berpendapat kepengurusan Ancol sah, dua hakim tidak berpendapat karena kubu Bali mengajukan kasasi ke. Karena itu, jelas dalam putusan itu kita yang sah,” kata Laurence setelah menyampaikan putusan tersebut kepada Dirjen AHU, kemarin (4/3).

Laurence menyebut, putusan MPG juga memerintahkan kubu munas Ancol melakukan konsolidasi ke bawah serta melibatkan kubu munas Bali dalam kepengurusan berdasar pertimbangan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).

Waktu konsolidasi itu dibatasi hingga Oktober 2016. Kubu Agung meminta Kemenkum HAM untuk mengesahkan kepengurusan Ancol sambil tetap berkonsolidasi. ”Kita akan segera menghadapi pilkada. Kita mintaPak Menteri segera sampaikan pertimbangan,” ujarnya.

Laurence membantah anggapan kubu munas Bali yang menilai putusan MPG memiliki skor 2-2 alias sama kuat. Menurut dia, tidak ada satu pun hakim yang memberikan pandangan memihak kepada kubu Aburizal Bakrie. ”Kalau Bali sah, Ancol sah, itu baru draw. Kalau sama-sama tidak sah, itu draw. Tapi, di keputusan ini, diam-diam semua hakim menyatakan sah karena semua hadir dan tanda tangan dalam keputusan,” jelasnya.

Soal upaya kasasi yang dilakukan kubu Aburizal, Laurence mempersilakan mereka mengambil langkah itu. Namun, berdasar putusan MPG, PN Jakarta Barat, dan PN Jakarta Pusat, Laurence meyakini hasilnya tidak jauh berbeda. ”Saya yakin MA akan menyatakan tidak berwenang,” ujarnya.

Kemarin sore giliran kubu munas Bali yang menemui Dirjen AHU Kemenkum HAM. Kubu munas Bali dipimpin Sekjen Idrus Marham yang didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo.

Sekitar 20 menit bertemu, Idrus menyebut pertemuannya dengan Harkristuti Harikrisnowo selaku Dirjen AHU ditujukan agar tidak dikeluarkan pengesahan apa pun terhadap kepengurusan Partai Golkar. ”Perselisihan Partai Golkar belum selesai. Tidak ada alasan untuk mengesahkan apa pun,” kata Idrus kepada wartawan.

Menurut Idrus, Kemenkum HAM diminta tetap konsisten pada surat yang dikeluarkan 5 Februari. Kemenkum HAM menyatakan tidak mengeluarkan SK baru selama Partai Golkar masih berkonflik. ”Tidak ada alasan apa pun untuk mengesahkan (munas Ancol),” kata Idrus. (jpnn)

Sumber: jpnn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button