Dua Terdakwa Rusunawa Anutapura Divonis Setahun

PALU- Terdakwa dugaan korupsi pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di kompleks RSU Anutapura Palu, Andri Dirgantara dan Agusry Membia, masing-masing divonis satu tahun penjara. Sidang putusan keduanya digelar Selasa (3/2). Putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Palu, terbilang rendah dari tuntutan jaksa 1,6 tahun penjara.

Andri merupakan staf Kementerian Perumahan Rakyat sekaligus menjabat PPK pada proyek Rusunawa. Sedangkan Agusry, direktur PT Tiro Tadu Karya, adalah rekanan pemenang tender pekerjaan berpagu Rp3,7 miliar tersebut. Dalam kasus ini, berkas keduanya terpisah saat disidangkan.

Kedua terdakwa juga dikenakan membayar uang denda Rp50 juta subsidair tiga bulan penjara. Kemudian, terdakwa Agusry dibebankan lagi membayar uang pengganti Rp295 juta, subsidair tiga bulan penjara. Sedangkan terdakwa Andri tidak dikenakan uang pengganti.

Saat sidang putusan hari itu, hakim menyatakan menyita barang bukti berupa uang tunai Rp103 juta. Uang tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti sejumlah dokumen dikembalikan.

Usai hakim membacakan putusan, terdakwa Agusry menyatakan menerima putusan dan tidak akan melakukan banding. Berbeda dengan terdakwa Andri dan jaksa penuntut umum Kejari Palu, menyatakan masih pikir-pikir sekaitan dengan putusan majelis hakim. “Kami masih pikir-pikir,”jawab JPU maupun terdakwa Andri usai sidang putusan.

Dijelaskan dalam amar putusan, kedua terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Serta subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Hal yang memberatkan keduanya tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi dan telah merugikan negara. Dan yang meringankan, tidak berbelit-belit memberikan keterangan pada sidang, serta kooperatif selama kasusnya disidangkan.

Dugaan korupsi ini mencuat, saat ditemukan adanya indikasi pencairan anggaran proyek (secara bertahap), dimana tak sesuai dengan progres fisik di lapangan. Ada kerjasama terjadi antara PPK dengan rekanan. Dalam putusan majelis hakim juga disebutkan pencairan anggaran proyek, tak sesuai dengan laporan progres fisik Rusunawa di lapangan. (af/*)

Sumber: Radar Sulteng

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button