FPPI Tolak Perpanjangan Izin PT. Freeport

PALU – Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menolak perpanjangan izin Freeport yang teah beroperasi selama 48 tahun di Papua. Penolakan itu dinyatakan dalam unjukrasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (26/1/2015).
Dalam selebarannya yang dibagi-bagikan kepada pengguna jalan, penolakan perpanjangan izin itu dilandasi oleh pertimbangan bahwa selama beroperasi 48 tahun silam, tidak lebih dari 10 persen dana bagi hasil pengolahan emas dan tembaga yang diterima pemerintah Indonesia.
“Ini adalah pengerukan kekayaan besar-besaran tanpa manfaat nyata bagi negara, terutama bagi rakyat Papua,” teriak salahs eorang pengunjuk rasa yang diikuti puluhan aktivis FPPI tersebut.
Ia menyebtukan, perpanjangan izin Freeport oleh Menteri ESDM dilakukan padahal belum ada amandemen kontrak baru.
Dikatakan, dari izin tersebut, Freeport akan mendapat kuota ekspor sebesar 756.300 ton konsentrat tembaga yang bernilai US$ 1,56 miliar. “Bahkan 25 tahun pertama beroperasinya, setiap harinya Freeport menghasilkan 300 kilogram atau setara Rp150 miliar. Indonesia tidak menerima sepeserpun bagi hasil dari pertambangan emas itu,” sebutnya.
Menurutnya, sangat roni jika perusahaan sebesar Freeport yang penghasilan setiap tahunnya setara dengan APBN Indonesia dibiarkan terus menerus kekayaan alam negeri ini. (af)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button