Hakim Tolak Eksepsi Habir Ponulele dan Aly Lasamaulu

PALU- Hakim Pengadilan Tipikor Palu yang memeriksa dugaan korupsi mantan bupati dan wakil Bupati Donggala, Habir Ponulele dan Aly Lasamaulu, menyatakan menolak eksepsi kedua terdakwa. Hakim menilai, eksepsi yang disampaikan terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak dapat diterima. Sebab, dakwaan jaksa sudah sesuai dengan apa yang disangkakan kepada kedua mantan pejabat Donggala tersebut.

Penolakan hakim atas eksepsi Habir dan Aly disampaikan pada sidang Senin kemarin (2/2). Agenda sidang yang terbuka untuk umum itu yaitu pembacaan putusan sela. Selaku hakim ketua yang memimpin jalannya sidang, A.F.S Dewantoro SH, MH menyatakan ada tiga point yang menjadi isi eksepsi terdakwa dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Ketiganya itu tidak dapat diterima alias ditolak.

Keberatan (eksepsi) pertama mengenai tidak adanya penyebutan jabatan terdakwa dalam uraian dakwaan jaksa. Menurut hakim, penyebutan jabatan terdakwa memang tidak perlu lagi dalam uraian dakwaan, sebab dalam penjelasan awal dakwaan sudah disebutkan.

Kemudian keberatan kedua, tidak dijadikannya bendahara pengeluaran Pemkab Donggala kala itu sebagai tersangka dalam kasus SPPD fiktif. Sesuai pertimbangan hakim, hal tersebut sudah masuk ranah pokok perkara. Bukan pada eksepsi, sehingga keberatan tidak dapat diterima.

Dan keberatan ketiga, dakwaan jaksa disebutkan kabur, menurut hakim semua sudah sesuai. Dakwaan jaksa telah berpedoman pada hal-hal yang dilanggar kedua terdakwa, sebagaimana disebutkan jaksa dalam aturan yang dilanggar (UU Tipikor dan KHUP).

“Karena eksepsi kami nyatakan ditolak, sidangnya tetap lanjut dengan agenda selanjutnya,”ujar A.F.S Dewantoro usai membacakan putusan sela kedua terdakwa.

Menanggapi putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi, Hartawan Supu SH, selaku kuasa hukum kedua terdakwa mengungkapkan, akan mengajukan tanggapan pada sidang berikutnya. Sedangkan JPU dari Kejati Sulteng menyatakan menerima putusan sela yang dibacakan pada sidang tersebut. “Kami akan memberi tanggapan majelis pada sidang berikutnya,”respons Hartawan usai sidang.

Seperti diberitakan, Habir Ponulele dan Aly Lasamaulu, terjerat dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2010-2013. Dalam dakwaan jaksa, Habir diduga merugikan negara sekitar Rp560 juta lebih. Sedangkan Aly Lasamaulu disebut dalam dakwaan, negara dirugikan sebesar Rp897 juta akibat perbuatannya.

Karena perbuatannya, jaksa menjerat mantan bupati dan wakil bupati Donggala dengan dakwaan primair pasal 2 jo pasal 18 UU korupsi, serta pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, keduanya dikenakan pasal 9 jo pasal 18 UU korupsi, dan pasal 64 ayat 1 KUHP. (af/*)

Sumber: Radar Sulteng

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button