Ikut ISIS Kewarganegaraan Dicabut

 

JAKARTA- Lemahnya aturan hukum untuk menjerat anggota ISIS mulai ditangani serius. Rencananya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berupaya merevisi Undang-undang No 15/2003 tentang terorisme. Ada sejumlah masalah yang akan diatur, di antaranya pencabuatan kewarganegaraan hingga pencegahan keluar masuknya anggota ISIS di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuturkan, pihaknya memang diminta oleh Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membantu merevisi UU terorisme. Ada sebuah tim yang memang ditugaskan untuk merevisi UU tersebut. “Ada beberapa pengaturan,” terangnya.

Misalnya, masalah WNI yang akan bergabung atau telah menjadi anggota ISIS. Selama ini belum ada yang mengatur terkait masalah itu. Tanpa aturan tersebut, maka tidak akan diketahui alasan mengapa WNI keluar dan masuk Indonesia. “Padahal, informasi intelijen itu menunjukkan mereka akan bergabung dengan ISIS. Namun, kenyataannya sulit ditangkap. Karena itu, tentu perlu segera diatur,” tuturnya.

Bagi mereka yang terlibat ISIS atau organisasi internional lain yang radikal, bisa disanksi dengan pencabutan kewarganegaraannya. Memang WNI itu perlu dibela, namun bila ada keterlibatan dengan kelompok radikal tentu perlu ditelaah secara khusus. “Misalnya, seperti 16 WNI yang tertangkap di Turki, mana mungkin bisa langsung dilepas,” jelasnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, memang masih ada perdebatan apakah merevisi UU atau membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Semua itu nanti akan dilihat yang mana paling baik. “Kemungkinan masih revisi UU saja,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, secara teknis saat ini perlu kepekaan setiap kepala daerah untuk mengantisipasi warganya yang mungkin berniat bergabung dengan ISIS. Untuk itu, Kemendagri meminta agar setiap kepala daerah bisa bekerjasama dengan BIN, TNI, dan Polri. “Waspadai orang asing dan bila mendapat informasi tertentu dari aparat harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Yang juga perlu dilakukan yaitu kepala daerah memetakan mana daerah merah atau rawan terduga anggota ISIS. Kemendagri sudah mendeteksi salah satunya, selain Poso, Sulteng, juga ada Tangerang Selatan. “Untuk setiap daerah tersebut tentu diharapkan kepala daerahnya lebih waspada,” tuturnya.

Sementara, Kabagpenum Mabes Polri Kombespol Rikwanto menjelaskan, belum adanya aturan yang mampu menjerat terduga anggota ISIS itu memang menjadi kekhawatiran bersama. Karena itu, Polri berharap bisa segera ada revisi UU terorisme. “Ini menjadi penting dalam penindakan hukum,” terangnya.

Selama belum ada revisi tersebut, maka upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aktivitas teror tentu kurang maksimal. Contohnya, bila ada orang yang mengaku anggota ISIS, tentu tidak bisa dijerat hukum. “Padahal, ada kemungkinan melakukan sesuatu,” paparnya.

Sebelumnya, Polri dan BNPT sempat kelimpungan dalam menghadapi merebaknya WNI yang bergabung dengan ISIS. Pasalnya, mereka tidak melanggar pidana apapun, meski dikhawatirkan bisa berdampak buruk dengan melakukan kegiatan teror. Ancaman teror itu semakin nyata dengan adanya Video dari Abu Jandal yang mengancam Panglima TNI dan Banser. (jpnn)

Sumber: jpnn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button