Jaksa-Kepolisian Sepakat Tingkatkan Koordinasi

PALU – Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng komitmen untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka penanganan suatu perkara pidana. Hal ini dimaksudkan, agar kesan lambannya suatu perkara yang ditangani, akibat kurangnya koordinasi antara jaksa dan kepolisian bisa diminimalisir.

Berbagai permasalahan penyidikan yang terjadi saat ini, dibahas dalam coffee morning yang digelar di aula Kejati Sulteng, Selasa (10/2) kemarin. Hadir langsung dalam coffe morning itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Johanis Tanak beserta para pejabat Kejati dan dari Polda diwakili oleh Wakapolda Sulteng, Kombes Pol Gde Sugianyar Dwi Putra bersama jajarannya yang terdiri dari para direktur direktorat reserse dan lalu lintas.

Dalam suasana santai, berbagai persoalan dalam penyidikan, mulai dari tindak pidana khusus, tindak pidana umum, hingga penanganan penyalahgunaan narkoba dan penyidikan kasus Lakalantas dibahas dalam pertemuan dua lembaga hukum tersebut. Ditemui di sela-sela pertemuan, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Sulteng, Eki M Hasim menjelaskan, pertemuan ini merupakan undangan dari pihak Kejati Sulteng. “Kita bertemu ini memang dalam rangka meningkatkan kesepahaman terkait kinerja kita dan meningkatkan kualitas dari perkara, yang memang harus saling berkoordinasi,” jelas Eki. Disinggung ada suatu kasus yang khusus dibahas dalam pertemuan ini, Eki mengatakan, pertemuan ini sifatnya umum, membahas seluruh permasalahan yang dialami jaksa maupun penyidik kepolisian dalam menangani suatu perkara.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Hari Suprapto menambahkan, contoh permasalahan yang kerap terjadi hingga penyidikan suatu kasus terkesan lama, yakni terkait dengan pelimpahan berkas yang kerap dikembalikan beberapa kali. Hal ini memang bisa dilakukan, sesuai dengan aturan hukum yang ada. “Sesuai dengan tupoksinya, penyidik kepolisian menyiapkan berkas dan jaksa yang akan ajukan ke persidangan. Tentunya jaksa juga tidak ingin perkara yang nantinya diajukan malah divonis bebas, untuk itu lah kita sepakat untuk meningkatkan koordinasi yang ada selama ini,” terang Hari.

Salah satunya kata dia, yang menjadi kesepakatan kedua institusi hukum di Sulawesi Tengah ini, yakni jaksa maupun polisi akan duduk bersama membahas perkara yang sedang disidik dalam gelar perkara. Selama ini, sebut Hari, koordinasi semacam itu sudah terjalin, namun belum terlalu formil dengan duduk bersama melakukan pembahasa perkara. “Kita sepakat, akan duduk bersama jika ekspose (gelar) suatu perkara,” jelasnya.

Tidak hanya dengan kejaksaan, koordinasi lintas sektoral juga kerap dilakukan kepolisian maupun kejaksaan dalam perhitungan kerugian Negara jika menangani kasus korupsi, dengan melibatkan BPKP. Meski demikian, sebut Hari, penghitungan kerugian Negara oleh BPKP itu atas saran jaksa, tidak harus dilakukan jika penyidik mempunyai keyakinan dan bisa menunjukkan adanya kerugian Negara. Usai coffee morning, Kajati serta Wakapolda bersama para pejabat masing-masing menggelar pertemuan tertutup di ruang Kajati. (af/*)

Sumber: Radar Sulteng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button