Jaksa Tahan Mantan Gubernur Sulteng

PALU – Bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi, Selasa kemarin (9/12), Kejaksaan Tinggi Sulteng menahan mantan Gubernur Sulteng, HB Paliudju. Dikutip dari Radar Sulteng, Politisi partai Nasdem itu ditahan, atas dugaan penyalahgunaan dana dukungan perjalanan dinas dan biaya pemeliharaan kesehatan serta penunjang operasional gubernur tahun 2006-2011 senilai Rp21 miliar lebih. Penyidik Kejati Sulteng akhirnya menahan tersangka mantan Gubernur Sulteng, Mayor Jenderal Purnawirawan HB Paliudju.

Untuk kepentingan proses penyidikan, Paliudju ditahan berdasarkan surat perintah penahanan nomor:Prit-327/R.2/Fd.1/12/2014, tertanggal 9 Desember 2014, ditandatangani Asisten Tindak Pidana Khusus Sudirman Syarif SH.

Sebelum ditahan, Paliudju yang datang ke kantor Kejati di Jalan Samratulangi menggenakan baju batik, memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 10.00 wita. Kedatangan mantan orang nomor satu Sulawesi Tengah ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Paliudju kemudian dibawa ke Rumah Tahanan Negara menjalani masa penahanan pertama ditingkat penyidikan hingga 20 hari kedepan. Dalam pengawalan penyidik, Paliudju dibawa ke rutan sekitar pukul 15.30, menggunakan mobil kijang warna krem dengan nomor polisi DN 333 AV. Saat menjalani proses penahanan, Paliudju terlihat tenang.

Saat ditanya seputaran pemeriksaannya, Paliudju mengaku belum menjalani pemeriksaan dengan alasan saat pemeriksaan dirinya dalam kondisi tidak sehat. Kedatangannya memenuhi panggilan kejaksaan merupakan bentuk ketaatan dirinya terhadap proses hukum. Dirinya mengaku belum mengetahui dalam perkara apa sebenarnya hingga menyeret ke proses hukum.

”Saya tidak tau kasus apa saya di sini, karena saya masih sakit dan saya juga belum ada pengacara jadi tanya aja di sini (Penyidik) yang periksa,” kata Paliudju. Terkait dengan penahanan dirinya, Paliudju juga bersikukuh tidak tahu karena belum sempat memberikan pengakuan dalam pemeriksa.

Asisten pidana Khusus (Aspidsus) Sudirman Syarif menjelaskan, kehadiran Paliudju untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Namun diakui karena pemeriksaan kemarin belum selesai dan masih akan dilanjutkan. Pemeriksaan lanjutan Paliudju akan menunjuk penasehat hukumnya sendiri. Sementara pemeriksaan kemarin, karena belum mempunyai penasehat hukum, penyidik menunjuk penasehat hukum Abdurrahman Kasim SH, hingga yang bersangkutan memiliki penasehat hukum sendiri yang ditunjuknya. ”Tadi sudah diperiksa dan materinya pengembangan dari perkara Rita Sahara,” jelas Aspidsus. Dikatakannya, Rita Sahara merupakan mantan bendahara Paliudju saat menjabat sebagai Gubernur 2006-2011. Terseretnya Rita Sahara dalam dugaan kerugian negara Rp21 miliar lebih, tidak terlepas dari peran tersangka Paliudju. ”Makanya dia kita tetapkan sebagai tersangka dan kita tahan untuk memperlancar proses penyidikan,”tandasnya.

Terkait dugaan penyalahgunaan anggaran belanja kepala daerah tersebut, HB Paliudju disangkakan pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider pasal 3 jo pasal 18 undang-undang.

Sebelumnya, dalam statusnya sebagai saksi di persidangan kasus tersebut, HB Paliudju mangkir lima kali, sehingga jaksa menetapkannya sebagai tersangka, dan kemudian menahannya. “Yang bersangkutan saat kami panggil sebagai tersangka dan saksi untuk terdakwa Rita Sahara selalu mangkir,” sebut Kajati Sulteng, Johanis Tanak.

Dalam kasus tersebut terdapat tersangka tunggal, yakni Rita Sahara, mantan bendahara gubernur Paliudju.
Sekarang Rita Sahara sedang dalam proses persidangan, dan beberapa waktu lalu jaksa menuntutnya dengan hukuman Sembilan tahun penjara.
Yang jelas penetapan tersangka HB Paliudju setelah pengembangan penyidikan dari perkara Rita Sahara yang merupakan mantan bendahara Gubernur. Rita Sahara yang kini menjalani pemeriksaan pengadilan tipikor menjadi jalan terungkapnnya beberapa fakta persidangan yang ikut menyeret mantan Gubernur tersebut. Paliudju ditetapkan sebagai tersangka 6 November berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik), nomor print: 289/R.2/Fd.1/11/2014, tertanggal 6 November 2014.(ma/*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button