Jangan Ketidakpuasan Dibungkus Kata Peduli

Kampus itu tempatnya orang Cerdas dalam membaca fenomena, indikator dan juga style sosial. Jadi sepandai apapun seseorang atau sekelompok orang, tidak butuh waktu sejam untuk mengetahui, arah, tujuan, maksud, dan faktor stimulus yang membuat seseorang atau sekelompok itu bertindak. Dalam arti kata, sudahlah kita membuat alur cerita sebab akan mudah terbaca antara narasi Naskah, Isi hati, dan Pentas Di atas panggung.

Demikian benang merah pandangan pakar Hukum Dr Aminuddin Kasim SH MH menanggapi gerakan dan narasi yang dibangun oleh mereka yang menamakan diri KPK (Kelompok Peduli Kampus). Menurut Dr Aminuddin, langkah pihak-pihak yang menamakan diri sebagai Kelompok Peduli Kampus Universitas Tadulako yang membuat laporan pengaduan ke DPRD mengungkapkan, tindakan KPK adalah tindakan yang kurang pas, dan membuat mereka sendiri tersesat di Ruang DPRD Sulawesi Tengah. “Sekali lagi, tersesat,” tegas Dr Aminuddin.

Pakar Hukum Tata Negara itu menyampaikan, sudah lumrah jika setiap warga masyarakat baik secara sendiri maupun secara berkelompok menyampaikan pengaduan atas kinerja suatu lembaga atau instansi pemerintah maupun lembaga publik lainnya. Yang menurut Dr Aminuddin, pengaduan itu biasanya berawal dari ketidakpuasan aktor pelapor atau pengadu terhadap tampilan personal pejabat publik atau lembaga maupun instansi.

“Laporan terhadap kinerja buruk suatu lembaga pemerintah mestinya diapresiasi, karena pengaduan juga bermakna koreksi dan kritik yang konstruktif. Harapannya, agar lembaga pemerintah yang dilaporkan kelak akan berubah menjadi organisasi publik yang taat pada prisnip-prinsip good governance,” papar dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako itu.

Namun demikian, Dr Aminuddin Kasim menyoroti laporan KPK Universitas Tadulako ke DPRD Sulawesi Tengah. Dr Aminuddin secara tegas menyatakan, laporan itu salah alamat. Persoalan yang dilaporkan oleh KPK ke DPRD itu tidak berhubungan dengan lingkup tugas dan wewenang DPRD. Dari tiga fungsi DPRD, dan hak-hak anggota DPRD, yakni interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat.

“Tidak ada kewenangan DPRD Sulteng untuk menyelesaikan kekisruhan di UNTAD (baca: dinamika). Pembinaan dan pengawasan PTN/PTS in-casu UNTAD menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi, laporan/pengaduan KPK ke DPRD Sulteng adalah salah alamat,” jelas Dr Aminuddin.

Kelompok Peduli Kampus, lanjut Dr Aminuddin, mestinya memahami bahwa UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 (UU Pemda), telah menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi dalam mengatur, mengurus, dan mengawasi urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Khusus dalam bidang pendidikan, pembagian dan batas-batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi sudah ditetapkan pada bagian lampiran UU Pemda. Tanggung-jawab pengelolaan PTN/PTS in-casu UNTAD (manajemen, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan lembaga pendidikan) sepenuhnya berada dalam kewenangan pusat. Pengawasannya di bawah rentang kendali Kementerian Dikbud dan Ristek dan Kementerian Agama (seperti IAIN). Sedangkan kewenangan daerah provinsi dalam urusan pendidikan hanya sebatas pada pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus.

“Dalam pengelolaan urusan Pendidikan menengah dan pendidikan khusus, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Dinas Pendidikan Provinsi (tentu berdasarkan Perda, red). Lalu, jika terjadi kekisruhan dalam pengelolaan itu yang merugikan para siswa (misalnya di SMA atau di SMKK), maka laporan/pengaduan bisa disalurkan melalui kanal DPRD Sulteng. Lalu, DPRD Sulteng bisa meminta keterangan dari Kadis Pendidikan Provinsi sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda yang terkait pembentukan Dinas Pendidikan dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,” kata Dr Aminuddin Kasim mempertegas kewenangan DPRD Sulteng.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako itu menambahkan, laporan KPK Universitas Tadulako itu terlalu berlebihan. Apalagi hal itu dapat membebani DPRD Sulteng karena sebagaimana diketahui, DPRD Sulteng memiliki banyak agenda, khususnya terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang di bidang pengelolaan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.

“Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulteng No. 10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa, sempat mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Kemenkumham Sulteng pada tanggal 28 Juni 2021. Topik diskusi kala itu adalah

“Korupsi Dana Komite Sekolah di SMA-1 Poso”. Apakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sulteng selama ini juga menyentuh Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2017 tersebut? Wallahu-walam, hanya DPRD Sulteng yang bisa menjawab,” jelas Dr Aminuddin Kasim.

Untuk itu, Dr Aminuddin Kasim menekankan, idealnya DPRD Sulteng tidak menyikapi pengaduan KPK. Sebab, selain pengaduan itu salah alamat, juga tidak ada kewenangan DPRD Sulteng untuk meminta penjelasan Rektor terkait dengan laporan KPK. Substansi laporannya adalah soal pengelolaan pendidikan di UNTAD yang notabene berada dalam kewenangan Kementerian Dikbud dan Ristek.

“Atas dasar itu, ‘tidak ada kewajiban hukum’ bagi Rektor UNTAD untuk hadir di DPRD Sulteng untuk menyampaikan penjelasan atau klarifikasi atas laporan KPK. Apa boleh buat, laporan KPK sudah sampai di DPRD Sulteng. Kita hanya bisa berharap jangan sampai muncul lagi KPK Jilid-2 yang juga alpa memahami batas-batas kewenangan urusan pemerintahan konkuren dalam bidang pendidikan (pusat dan daerah provinsi), dan laporan/pengaduan juga tersesat di kanal yang tidak fungsional, dan jangan kata Peduli dimanfaatkan dalam menutup isi hati yang sesungguhnya. Toh, kita-kita bukan orang pandai, tapi juga tidak bodoh-bodoh amat. Bukankah kita-kita puluhan tahun sama-sama di Untad, yang kata orang ‘torang ini baku tahu’,” tegas Dr Aminuddin Kasim.

Related Articles

Back to top button