Janji Kajati Mulai Dipertanyakan

PALU – Mandegnya pergerakan Kejaksaan Tinggi dalam mengungkap kasus korupsi di tahun 2015, membuat pesimis banyak pihak terhadap aparat hukum berbaju coklat yang membidangi penuntutan perkara ini.

Berbagai kalangan kini miris melihat statement Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng Johanis Tanak SH MH yang dilontarkan di akhir Desember 2014 lalu, belum ada apa-apanya, alias hanyalah gertakan belaka.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Sulteng, Ibrahim Hafid, secara lantang mempertanyakan progress penyelidikan perkara korupsi yang dijanjikan Kajati Sulteng Johanis Tanak di akhir Desember 2014, bahwa ia akan menyikat habis terduga pelaku korupsi di negeri ini (Sulteng, red). Karenanya, publik kini menagih janji, Johanis Tanak untuk menyikat pelaku korupsi di Bumi Tadulako ini, belum terlihat dan sudah memasuki waktu tiga bulan, sejak Desember.

“Mana janji pak Kajati. Ini sekarang sudah memasuki tiga bulan, tapi belum ada progres yang signifikan. Belum ada pelaku korupsi yang disikat lagi oleh pak Kajati, selain pejabat yang sudah pensiun dan uzur,’’ kata Ibrahim, mempertanyakan komitmen Kajati Sulteng Johanis Tanak, yang sempat menjadi buah bibir, gara-gara lontaran “sikatnya” yang mengarah kepada terduga koruptor di daerah ini. Kepada Radar Sulteng, Jumat (20/2), ia mengungkapkan, mengapa dirinya harus bersikap tegas dan mempertanyakan konsistensi Kajati seperti itu. Hal tersebut terkait dengan desakan Fraksi NasDem di DPRD Sulteng yang meminta, agar aktivitas dewan segera menempati gedung DPRD Sulteng yang baru, agar tidak mubazir.

Berhubung gedung baru DPRD Sulteng itu masih bermasalah, baik postur bangunan, kekuatan bangunan, maupun belum diserahkannya kunci dari kontraktor ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk menjadi salah satu aset Pemprov. Serta, ada kabar yang menyebutkan, bila gedung baru itu rentan dan rawan dengan permasalahan hukum, sehingga wajar saja ia melontarkan pertanyaan itu kepada Kajati untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum yang melilit gedung itu.

“Itulah sebabnya, mengapa kami harus mempertanyakan komitmen Kajati untuk merealisasikan tekadnya menumpas koruptor. Salah satu item permasalahan yang dihadapi gedung DPRD ini terkait hukum. Bila hukumnya dapat berjalan, maka kemungkinan besar kasus itu bisa diselesaikan, dan gedung itupun bisa digunakan, seperti permintaan fraksi kami, “ jelasnya.

“Selain itu, kami belum bisa menempati gedung baru itu karena belum ada penyerahan dari kontraktor ke pihak Pemprov, sebagai pengguna. Kalau sudah ada itu, mungkin sudah bisa kita manfaatkan setelah Pemprov menjadikan gedung DPRD itu sebagai salah satu asetnya, “ tambahnya.

Ibrahim, juga tak lupa menyebut tentang rekomendasi dari tim ahli/teknis dari Bandung dan Kementrian Pekerjaan Umum, untuk penguatan struktur bangunan. “Rekomendasi yang terakhir saya dengar adalah penguatan kolom. Ini rekomendasi yang diberikan oleh tim teknis,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, sangat mendukung penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Semangat penegakan hukum itulah yang ia inginkan. Hal yang sama, kata dia, kini mulai dilakukan oleh Ketua DPRD Sulteng saat ini Prof (Em) Aminuddin Ponule bersama pimpinan DPRD Sulteng lainnya, yang berkeinginan untuk segera menempati gedung DPRD baru. Dibarengi dengan konsekwensi kasus-kasus hukum yang belum terungkap dan belum masuk di ranah hukum (telah menjadi rahasia umum), seperti kasus kolam renang, gedung wanita, dan termasuk gedung DPRD, segera dituntaskan secara hukum.

Menurutnya, publik kini terus menagih janji Kajati hingga kapanpun, terhadap para pelaku yang perbuatannya terindikasi korupsi. Ia juga memaklumi bila Kajati mungkin sedang melakukan banyak hal tentang pengusutan dan penyelidikan secara diam-diam terhadap perbuatan korupsi, termasuk kasus-kasus lama yang pernah diusut jajaran Kejati Sulteng. “Kajati seharusnya bersikap transparan, dan bila perlu diumumkan ke publik perkembangan pengusutannya. Jangan sampai publik beranggapan, bahwa Kajati telah mempetieskan sebuah kasus. Ini bahaya, “ papar politisi, mantan pegiat LSM Ever Green Indonedia ini.

Sementara itu, Tim Tipikor Polda Sulteng, saat ini sedang melakukan penyelidikan di gedung baru DPRD Sulteng, beserta pihak-pihak yang bertalian dengan pembangunan gedung yang dimulakan pembangunannya pada tahun 2004 lalu, dengan nilai anggaran Rp 16 juta . Publik tahu komitmen Polda untuk mengusut tuntas kasus itu, yang diawali dengan melakukan pengumpulan data (puldata) dan bahan lainnya. Namun upaya yang dilakukan itu terkesan melamban.

Karenanya, berbagai kalangan kini berharap, bila Polda masih ragu-ragu, lebih baik diserahkan ke pihak yang lebih gesit dan cepat, seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng yang telah sukses melakukan pengusutan kasus korupsi Donggala yang membuat mantan Bupati Donggala Habir Ponulele dan Wakil Bupati Donggala Ali Lamasaulu, serta mantan Gubernur Sulteng HB Paliudju harus menginap di Hotel Prodeo.

“Sebaiknya diserahkan ke Kejati saja, bila sampai saat ini Polda belum menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi di pembangunan gedung baru DPRD Sulteng itu, “ ujar Soekarno Talaki, aktivis LSM Pembangunan Madani Rakyat Sulteng, Jum’at kemarin. (mch)

Sumber: Radar Sulteng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button