Kasus PT MAP Perlu Penjelasan Ahli

PALU – Perkara dugaan tindak pidana galian C ilegal PT Mutiara Alam Perkasa (MAP), hingga kini masih dalam penyidikan Polda Sulteng. Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulteng mengembalikan berkas karena melihat IUP yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini masih perlu ditinjau kembali. Dalam SK perpanjangan yang diterbitkan Bupati Donggala terdapat dua versi penetapan waktu yang berbeda. Di sisi lain dinyatakan berlakunya selama lima tahun sejak ditetapkan 2010. Sementara di sisi lain tercantum sejak ditetapkan masa berlaku hingga 2014.

Kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Johanis Tanak SH MH, menegaskan kasus tersebut belum dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana. Melihat IUP merupakan peninjauan dari KP sebelumnya, maka perlu ditinjau lagi dan diperlukan penjelasan dari ahli hukum tata usaha Negara karena berkaitan dengan keputusan.

‘’Itupun ahli tidak bisa memutuskan sah tidaknya surat keputusan. Yang bisa memutuskan suatu keputusan sah atau tidak hanya pengadilan tata usaha Negara,’’ tandas Kajati Sulteng Johanis Tanak, ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/2).

Yang kedua perlu dimintai penjelasan kata Kajati, IUP tersebut berkaitan erat dengan berlakunya undang-undang Minerba yang baru, maka petunjuk jaksa ke penyidik perlu dihadirkan ahli Hukum Tata Negara karena berkaitan dengan peraturan.

Kedua ahli tersebut kata Kajati perlu dimintakan penjelasan untuk menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam ranah pidana atau terlebih dahulu diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dua versinya penetapan pembatasan waktu keputusan tersebut, Kajati berpendapat IUP tersebut masih belum jelas atau status quo. SK peninjauan dari KP yang diterbitkan tersebut idealnya harus di PTUN-kan terlebih dahulu.

Bagaimana dengan penetapan tersangka oleh penyidik? Menurut Kajati hal tersebut tidak salah, sebagimana diatur dalam KUHAP. Bahwa penyidikan untuk membuat terang siapa pelakunya, namun dalam KUHAP juga dikatakan hal tersebut dapat saja dihentikan.

‘’Tapi dengan syarat, satu itu kemungkinan bukan suatu tindak pidana, dalam artian bisa saja itu perkara perdata, perkara TUN atau perkara lain,’’ jelas Kajati.

Kalau telah dilakukan penetapan tersangka kemudian ada unsure yang tidak terpenuhi, dalam artian ada orang namun kemudian ada perbuatan yang masih harus diselesaikan di pengadilan lain, maka dapat dihentikan sementara. Setelah adanya bukti baru perkara tersebut dapat angkat kembali.

Penegasan ini dikatakan Kajati merupakan gambaran petunjuk yang dilayangkan kepada penyidik, terkait dengan kasus dugaan ini. Karena keputusan tersebut merupakan keputusan yang masuk dalam ranah tata usaha negara. ‘’Maka kami sarankan, panggilah ahli hukum tata usaha negara. Tanyakan tentang ini,’’ tandas Kajati.
Kasus posisi yang membuat kejaksaan belum menerima perkara tersebut dijelaskan Kajati, berdasarkan  undang-undang Minerba sebelumnya ijin galian C, PT MAP dikeluarkan oleh Pemda Donggala, berupa kuasa pertambangan (PK) dengan masa waktu 10 tahun.

KP tersebut dikeluarkan oleh Bupati Habir Ponulele. “Sepuluh tahun, sejak 2004 berakhir di 2014,”terang Kajati.
Kemudian belakangan terbit undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009, yang menetapkan antara lain istilah KP berubah menjadi IUP. Kemudian jangka waktu yang sebelumnya mensyaratkan 10 tahun berubah menjadi 5 tahun.
Nah, undang-undang nomor 4/2009 tersebut dinyatakan berlaku setelah diundangkan satu tahun setelah ditetapkan. Dengan demikian UU tersebut resmi berlaku kata Kajati tahun 2010, dan undang-undang minerba sebelumnya yang menjadi payung untuk menerbitkan KP, tidak berlaku lagi.
“Kemudian undang-undang ini menentukan lagi, bahwa semua KP yang pernah diterbitkan untuk ditinjau kembali dan diberi waktu hanya untuk IUP 5 tahun,”terangnya.
Pada tahun 2010 berdasarkan ketentuan tersebut KP sebelumnya berarti dihentikan karena tidak berlaku lagi. Dengan perintah untuk meninjau kembali KP, maka diterbitkan SK baru dengan ketentuan paling lama 5 tahun.
“Maka ditinjaulah KP atas kepemilikan PT MAP pada tahun 2010. Keluarlah keputusan baru, SK Bupati baru tentang IUP galian C yang dikeluarkan tahun 2010,”ungkap Kajati.
Kemudian di dalam SK tersebut dalam salah satu klausulnya menyatakan untuk jangka waktu 5 tahun, sejak surat keputusan tersebut ditetapkan, dalam artian jika ditetapkan 2010, akan berakhir di 2015. Tapi dalam SK tersebut juga memuat klausul lain bahwa sejak ditetapkan 2010, disebutkan berakhir 2014.
“Kalau disini dikatakan lima tahun, logika matematika seharusnya berakhir 2015. Tapi kenapa disini ditulis sampai dengan 2014? Ada masalah gak ini?”Tegas kajati. Sehingga menurut Kajati dalam SK itu sendiri telah menuai masalah. Perlu ahli untuk memberikan penjelasan. (awl)

Sumber: Radar Sulteng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button