Keluarkan Perppu, SBY Didukung Jokowi

JAKARTA— Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akhirnya menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengganti UU Pilkada yang menggunakan sistem pilkada melalui DPRD dengan sistem pilkada langsung.

’’Kami sudah tahu semuanya. Rakyat menghendaki pilih langsung karena hak politik rakyat dihargai, didengar,’’ ujar Jokowi di depan rumah dinas gubernur DKI Jakarta Selasa (30/9/2014).

Pria yang masih menjabat gubernur itu memastikan, sikap SBY yang tiba-tiba mengeluarkan perppu tersebut bukanlah hasil lobi-lobi partai koalisi pemerintahan Jokowi-JK. ’’Enggak ada,’’ tegasnya.

Senada dengan Jokowi, PDIP mendukung penuh langkah SBY yang menerbitkan perppu. Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menegaskan bahwa partainya akan mengawal pengesahan perppu tersebut di Senayan. ’’Dengan asas kemanfaatan, pasti kami dukung persetujuan di DPR,’’ ujarnya.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengapresiasi langkah SBY untuk menerbitkan perppu. Menurut dia, ihwal ’’merusak demokrasi karena dipilihnya kepala daerah oleh DPRD’’ sudah menjadi alasan yang kuat untuk mencabut UU Pilkada. ’’Ia telah mengutamakan demokrasi,’’ kata Refly.

Sebelumnya, setelah rapat konsolidasi dengan anggota terpilih DPR dari Partai Demokrat selepas Selasa siang, SBY akhirnya mengungkapkan opsi plan B yang dimaksud. Yakni, menerbitkan perppu.

’’Sayang sekali, sekali lagi apa yang diperjuangkan Fraksi PD kemarin tidak tembus menjadi opsi tersendiri atau paling tidak opsi gabungan, langsung dengan perbaikan. Berkaitan dengan itu, saya sedang mempersiapkan perppu. Intinya, perppu ini saya ajukan ke DPR setelah saya, katakanlah hari ini atau besok, menerima draf RUU sidang paripurna kemarin,’’ ungkapnya dalam konferensi pers di Hotel Sultan kemarin sore.

Dia mengungkapkan, sesuai dengan prosedur, dirinya harus menandatangani UU Pilkada tersebut sebelum mengajukan perppu. SBY pun berjanji segera menandatangani UU itu sehingga bisa langsung mengajukan perppu ke DPR. Dia juga memastikan perppu tersebut memuat pasal-pasal yang mengatur pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan mendasar.

’’Maka sambungan utama perppu ini juga sistem pilkada langsung dengan perbaikan. Saya tanda tangani yang ada karena itu pintu masuk dan pada saat yang sama saya ajukan perppu-nya,’’ katanya.

Menurut SBY, dirinya mengambil risiko menerbitkan perppu dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai presiden. Dia menguraikan, subjektivitas perppu ada pada presiden. Meski begitu, perppu tersebut tetap harus diajukan ke DPR. Sebab, objektivitas perppu berada di dewan. Karena itu, upaya SBY tersebut juga bakal sia-sia jika perppu itu ditolak DPR.

’’Ini politik. Saya mengambil risiko dan saya sudah mengambil keputusan untuk mengajukan perppu. Kalau DPR juga mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat, mestinya sistem pilkada langsung dengan perbaikan inilah yang kita anut lima tahun mendatang,’’ tegasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, SBY menegaskan bahwa sikap Demokrat terkait dengan kontroversi UU Pilkada setali tiga uang dengan pemerintah. Dia menegaskan, pihaknya telah mendengarkan laporan lengkap dari para petinggi Demokrat mengenai proses politik saat sidang paripurna RUU Pilkada.

Dari laporan tersebut, dia menyimpulkan bahwa Demokrat tetap konsisten memilih opsi pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar. ’’Meskipun kemarin opsi ini ditolak fraksi-fraksi lain di DPR, kami tetap menjadikan opsi ini sebagai perjuangan politik PD. Sampai kapan pun. Kalau bisa diwujudkan dalam waktu sedekat mungkin. Berarti PD memahami dan sungguh mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat dan yang lain harapan saya juga begitu,’’ ujarnya. (ken/bay/c5/kim)

Sumber: http://www.jawapos.com/baca/artikel/7625/Jokowi-Dukung-SBY-Keluarkan-Perppu

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button