KIH-KMP Buka Peluang Kompromi

JAKARTA – Perseteruan fraksi-fraksi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) mulai menemukan titik temu. Kedua pihak setidaknya sudah sama-sama melempar wacana yang membuka ruang kompromi.

Di pihak KIH, politikus Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengusulkan agar dilakukan perubahan tata tertib (tatib) DPR. Khususnya, terkait pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Jumlah pimpinan AKD bisa ditambah dari ketentuan sebagaimana yang sudah diatur dalam tatib saat ini.

’’Masalah di DPR saat ini bisa diatasi dengan hal itu, perubahan tatib sangat dimungkinkan,’’ kata Sudding di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/11)

Dia kemudian merujuk pasal 322 dan 323 Tatib DPR. Di pasal 322 disebutkan bahwa usul perubahan tata tertib dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh lima fraksi. Usul perubahan itu kemudian diajukan secara tertulis kepada pimpinan dewan.

Di pasal berikutnya, pasal 323, dikatakan bahwa pimpinan DPR-lah yang nanti membawa usulan tersebut ke sidang paripurna DPR untuk diambil keputusan. Jika disetujui, rapat paripurna menyerahkan ke badan legislasi (baleg) untuk dilakukan pembahasan.

Jika baleg belum terbentuk sekalipun, di pasal 323 itu diatur pula bahwa usul minimal lima fraksi bisa dibahas lewat panitia khusus (pansus). ’’Jadi, semua bisa dilakukan dan tidak butuh waktu lama untuk merealisasikan itu,’’ tegas Sudding.

Lalu, bagaimana dengan keberadaan empat pimpinan AKD yang masing-masing telah dimiliki KMP? Mantan ketua Fraksi Hanura itu menilai hal tersebut bukan masalah besar. ’’Tinggal ditambah saja, bisa menjadi lima atau tujuh. Sebab, biasanya memang ganjil atau tidak genap,’’ imbuhnya.

Meski tidak disampaikan secara eksplisit, penambahan jumlah pimpinan itu adalah upaya kompromi untuk menampung KIH di kursi pimpinan AKD. Kembali disapu habisnya pimpinan AKD oleh KMP menjadi dasar munculnya mosi tidak percaya fraksi-fraksi di KIH yang berujung pada munculnya DPR tandingan. ’’Ini bukan semata bagi-bagi kursi. Ini adalah upaya menyelesaikan masalah di DPR saat ini,’’ imbuh Sudding kembali.

Di pihak KMP, muncul pula wacana lain seputar ruang kompromi tersebut. Yaitu, tentang penambahan jumlah komisi dari 11 menjadi 14 komisi. Wacana tersebut muncul dalam rapat pengganti badan musyawarah (bamus) kemarin. Wacana penambahan komisi itu dimunculkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dalam rapat yang memiliki agenda membahas mitra-mitra kerja komisi di DPR.

Sebagaimana usul menambah jumlah pimpinan, usul menambah jumlah komisi tersebut tidak secara eksplisit disebut sebagai langkah kompromi. Atau, untuk memecah kebuntuan antara fraksi-fraksi KIH dan KMP di parlemen saat ini. ’’Ini untuk efektivitas kerja dewan. Sebab, saat ini mitra kerja di satu komisi itu bisa mencapai 15 lembaga, ini kan repot,’’ beber Fahri.

Meski demikian, usul tersebut belum sepenuhnya diterima perwakilan fraksi yang hadir di rapat bamus. Ada yang pro, ada pula yang kontra. ’’Kami memang pecah untuk dua kemungkinan,’’ ungkap politikus PKS tersebut.

Agendanya, dua opsi tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan. Meski demikian, hampir pasti rapat itu hanya akan dihadiri fraksi-fraksi yang tergabung di KMP.

Hingga Senin, DPR tandingan yang digalang fraksi-fraksi di KIH masih mengadakan rapat tersendiri. Tidak lama berselang setelah rapat bamus, DPR tandingan juga menggelar rapat konsultasi pimpinan fraksi. Kali ini, rapat memanfaatkan ruang rapat pansus B.

’’Nggak, kami nggak akan datang. Kami minta semua diselesaikan dulu,’’ kata politikus PDIP Ahmad Basarah setelah rapat konsultasi tersebut.

Wasekjen DPP PDIP itu juga mengusulkan agar pimpinan MPR perlu ikut menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi di DPR. Menurut dia, pimpinan MPR yang notabene diposisikan sebagai seorang negarawan seharusnya bisa menjadi fasilitator. ’’MPR diharapkan bisa menjembatani perbedaan yang ada untuk kemudian dicarikan jalan keluar,’’ kata Basarah.

Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyambut baik. ’’Kalau memang PDIP meminta begitu, ya baik saja, silakan disampaikan ke ketua MPR,’’ ucap Hidayat. (af/*)

Sumber: Jawapos

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button