Mahasiswa Untad Tolak UU PIlkada

PALU – Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Tadulako (Untad) melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulteng, Kamis (16/10/2014).

Dengan dilengkapi kendaraan pick up yang mengangkut sond system, ratusan mahasiswa itu bergerak menuju kantor DPRD Sulteng yang terletak di Jalan Sam Ratulangi. Seperti aksi-aksi sebelumnya, mereka menuntut agar UU Pilkada yang salah satu isinya adalah mekanisme pemilihan bupati atau walikota dilakukan oleh DPRD setempat harus ditolak.

Menurutnya, pilkada yang mewakilkan ke DPRD adalah sangatbanci dan tidak mencerminkan hak politik rakyat. Dikatakan, mekanisme itu hanya akan membuat partai dan anggota DPRD makin “kenyang” karena suara pasti akan dapat dibeli.

Tak hanya itu, pemilihan bupati atau walikota melalui DPRD adalah langkah mundur dalam berdemokrasi. “Kita sudah berjuang untuk menegakkan demokrasi secara langsung, kini dengan entengnya mengkebiri demokrasi itu. Pokoknya kita tolak pemilhan bupati dan walikota melalui dprd. Bupati dan walikota harus dipilih langsung oleh seluruh rakyat,” sebut salah seorang mahasiswa yang berorasi.

Mereka juga menunut agar seluruh anggota DRPD Sulteng hadir menemui mereka, bukan hanya perwakilan anggota dewan. “Kemarin-kemarin waktu kita datang kesini dijanjikan akan ditemui oleh seluruh anggota dewan, nah sekarang untuk ketiga kalinya kami datang kesini, mana itu semua anggota dewan,” teriaknya.

Sejumlah anggota dewan yang keluar terlihat melakukan negosiasi dengan mahasiswa. Dewan akan menerima merka berdialog dengan catatan hanya prwakilan mahasiswa saja. Namun itu ditolak oleh mahasiswa dengan alasan bahwa kehadiran mereka dalam aksi itu merupakan satu kesatuan, sehingga jika diajak masuk dan berdialog maka semua mahasiswa yang beraksi harus iktu masuk ke dalam gedung dewan. Syarat itu tampaknya tidak bisa dipenuhi anggota dewan hingga mahasiswa terus bertahan di depan kantor tersebut.

Mahasiswa bahkan mengancam akan menduduki kantor dewan dan mengerahkan masa lebih banyak lagi jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Selain menyuarakan penolakan terhadap UU Pilkada, mahasiswa juga menyatakan protesnya terhadap Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 49 tahun 2014 tentang pembatasan masa kuliah bagi mahasiswa maksimal selama lima tahun. Menurut mahasiswa, pembatasan itu sangat merugikannya. (af)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button