Mantan Bupati dan Wabup Donggala Ditahan

PALU – Mantan Bupati Donggala Habir Ponulele dan mantan Wakilnya, Aly Lasamaulu ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kamis (6/11/2014). Keduanya ditahan setelah penyidik  melalukan pemeriksaan mendalam mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penetapannya sebagai tersangka.

Dramatis, keduanya langsung digiring ke mobil yang akan mengangkutnya ke Rumah Tahanan (Rutan) Maesa usai dilakukan pemeriksaan terakhir, kemarin. Penyidik menyebutkan, keduanya memiliki cukup bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan keuangan daerah tahun 2010-2013 melalui Surat Perintah Perjalanan DInas (SPPD) fiktif.

Penahanan Habir dan Aly Lasamaulu berdasarkan surat perintah penahanan atas nama tersangka Habir Ponulele, nomor print: 290/R.2/Fd.1/11/2014, tertangal 6 november 2014, dan Aly Lasamaulu nomor print: 291/R.2/Fd.1/11/2014. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang dimulai sekitar pukul 10.30 wita, di ruang riksa, keduanya dibawa ke Rumah tahanan negara dengan menggunakan mobil kijang Avanza warna hitam nomor polisi DN 1731 AP, pukul 13.00 wita.

Kajati Sulteng melalui Asisten tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Sudirman Syarif SH, mengatakan penahanan dilakukan untuk memperlancar proses penanganan perkara. Menurut Aspidsus, dalam perkara ini diduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran daerah senilai Rp1,3 miliar. ”Berdasarkan pemeriksaan sementara tim penyidik ada kerugian negara melalui SPPD fiktif yang melekat pada anggaran bupati dan Wabub,”terang Aspidsus.

Dijelaskannya, penyalahgunaan SPPD diduga telah dilakukan pertanggungjawaban namun tidak dilaksanakan. Dari total Rp1,3 miliar penyidik menemukan terjadi penyalahgunaan masing-masing Habir Ponulele Rp897 juta dan Aly Lasamaulu Rp560 juta. Keduanya disangkakan dengan berkas perkara terpisah.

”Karena anggaran yang diduga disalahgunakan dalam DPA berbeda, satu yang melekat di DPA Bupati dan satunya melekat di DPA Wabub,”jelasnya.

Keduanya disangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(ma)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button