Mantan Ketua Gerindra Tolitoli Dituntut 7,6 Tahun

PALU- Hukuman 7,6 tahun penjara menanti mantan ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Tolitoli, H Herman Lapadi alias Herman. Terdakwa dugaan korupsi proyek gernas kakao tahun 2010 di Kabupaten Banggai tersebut, menjalani sidang tuntutan Senin (30/3). Jaksa penuntut umum dari Kejari Luwuk menuntut terdakwa 7,6 tahun penjara.

Selain Herman selaku kontraktor proyek tersebut, terdakwa lainnya adalah Ridhan Maudara. Pejabat pembuat komitmen (PPK) ini juga dituntut 7,6 tahun penjara oleh JPU. Pagu proyek gernas kakao Rp 5,6 miliar. Sumber dananya dari APBN yang melekat di Dinas Perkebunan Banggai.

Selain dituntut 7,6 tahun penjara, Herman juga diminta membayar uang pengganti Rp 2,1 miliar lebih. Jika tidak mampu dibayar, harta benda direktur PT Mega Laksana Bangun itu disita negara untuk dilelang. Bila tak mencukupi, maka diganti dengan hukuman badan 3,9 tahun penjara. Herman juga dibebankan membayar uang denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.

Sementara Ridhan Maudara membayar uang pengganti Rp50 juta. Dia juga dibebankan denda Rp 50 juta subsidair enam bulan kurungan.

Ketika diperiksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, berkas kedua terdakwa dipisah. Pada dakwaan primair, mereka dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, jo pasal 55 ayat (1) k-1 KUHP. Serta dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 (1) huruf b UU Tipikor, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada sidang hari itu, JPU mengungkapkan, akibat perbuatan kedua terdakwa negara dirugikan sekitar Rp 2,1 miliar lebih. Terjadi penyimpangan dan ketidaksesuaian pada proyek gernas kakao berupa item sambung samping (entris). Ada 2.600.000 entris harus dilakukan rekanan yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bunta, Simpang Raya dan Kecamatan Nuhon.

Seusai JPU membacakan tuntutan, hakim ketua kasus tersebut Abdul Halim Amran SH MH menanyakan terdakwa dan penasehat hukumnya, apakah mengajukan pembelaan tertulis atau lisan. Kedua terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta waktu seminggu menyusun nota pembelaan (pledoi).

“Kami meminta waktu seminggu untuk menyiapkan nota pembelaan yang mulia,”kata Riswanto Lasdin, penasehat hukum kedua terdakwa. Hakim pun menunda sidang lanjutan hingga minggu depan.

Dikonfirmasi wartawan usai sidang, Riswanto Lasdin menyatakan keberatan dengan tuntutan JPU. Menurut dia, apa yang disampaikan JPU dalam tuntutan berkebalikan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tidak ada dugaan penyimpangan dalam proyek gernas kakao tahun 2010 yang dikerjakan kliennya. Karena, yang dikejar penyidik sehingga merugikan negara adalah selisih harga. Dari 2.600.000 (dua juta enam ratus) entris yang dipersyaratkan dengan mengadakan 1.300 bibit unggul baru, semua terlaksana 100 persen. Proyek berjalan lancar, tidak ada satu pun bibit untuk entris ditemukan mati.

Bahkan kata Riswanto, di tahun 2010 tersebut Kabupaten Banggai mendapat penghargaan dari kementerian terkait mengenai keberhasilan proyek gernas kakaonya. Karena itulah, dia mengaku heran kenapa proyek yang dikerjakan kliennya justru dianggap bermasalah.

“Kami akan tuangkan semua pembelaan kami pada nota pledoi pekan depan,”ujar Riswanto.

Sang pengacara bahkan mencurigai bahwa kasus yang melilit Herman dan Ridhan, terkesan dipaksakan oleh penyidik. Penyelidikan hingga penyidikan kasus itu sempat tertatih-tatih, namun akhirnya tetap dipresure agar dinaikkan. “Ada kesan dipaksakan,”pungkasnya. (cam)

SUmber: radarsulteng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button