Mantan Wabup Donggala Kian Tersudut

PALU- Sidang dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang melibatkan mantan bupati dan wakil bupati Donggala, Habir Ponulele dan Aly Lasamaulu, kembali dilanjutkan Kamis (12/2). Agendanya pemeriksaan saksi. Ada empat saksi dihadirkan, antara lain kuasa bendahara umum kas daerah Rahmansyah, mantan bendahara bupati Suaib Mudo, mantan bendahara wakil bupati Wahyuni serta mantan bendahara pembayaran pengeluaran wakil bupati, Aspar.

Dari empat saksi yang dihadirkan JPU Kejati Sulteng, hanya saksi Suaib Mudo belum bisa dimintai keterangan. Penyakit stroke yang diderita Suaib, membuat pita suaranya mengalami gangguan. Rencananya, di bagian leher saksi akan dipasangkan alat bantu, sehingga keterangannya bisa didengarkan hakim.

“Saksi Suaib masih sakit. Ada hadir tadi, tapi yang bersangkutan tidak memungkinkan memberi keterangan. Stroke yang diderita merembet ke suara,”kata hakim ketua kasus itu, A.F.S Dewantoro, SH, MH, saat jeda sidang.

Saksi Wahyuni saat diperiksa, keterangannya cukup memberatkan mantan bosnya, Aly Lasamaulu. Ada lima kali perjalanan dinas luar daerah menggunakan namanya, tapi dia tidak berangkat. Semuanya dipakai mantan wabup Aly Lasamaulu. Perjalanan dinas tersebut tujuan Bali, Banjarmasin, Kutai Kartanegara, Poso dan Parigi Moutong.

“Nama saya dipakai saja. Saya tidak berangkat, saya juga tidak menerima uang. Mantan wabup yang pakai,”terangnya. Namun saat ditanya hakim, apakah mantan wabup jadi berangkat atau tidak, saksi menyatakan tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu, apakah jadi berangkat atau tidak,”jawab saksi.

Bukan itu saja. Malah nama sopir, ajudan dan mantan bendahara pembayaran pengeluaran, juga dibuatkan perjalanan dinas keluar daerah. Lagi-lagi, saksi mengakui pembuatan SPPD diperintahkan oleh mantan bosnya, Aly Lasamaulu. “Yang perintahkan buat SPPD-nya pak Aly. Saya tidak tahu, apakah mereka jadi berangkat atau tidak,”kata saksi semakin menyudutkan terdakwa.

Sama dengan keterangan Aspar, yang bersaksi kepada Aly. Hampir senada, dia mengaku banyak kali mendapat perintah membayar SPPD tersebut. Dan yang memerintahkan adalah Aly. “Saya diperintahkan membayar, saya bayar. Saya bertugas sebagai bendahara, ketika ada instruksi saya bayarkan,”katanya ditanya mengenai sangkaan SPPD fiktif yang menjerat mantan wabup.

Pada sidang hari itu, selain bersaksi untuk terdakwa Habir, saksi Rahmansyah juga bersaksi kepada terdakwa Aly. Dalam keterangannya, dia menjelaskan secara rinci dana perjalanan dinas yang dialokasikan kepada mantan bupati dan wakil bupati. Dana perjalanan dinas dikelola masing-masing bendahara, baik bendahara bupati maupun wakil bupati kala itu.

Karena keterangan saksi menyudutkan dirinya, membuat terdakwa Aly bereaksi. Dia membantah memerintahkan bendahara maupun bendahara pembayaran pengeluaran, terkait membayarkan perjalanan dinas tersebut. Aly menyatakan, pembayaran dan pembuatan SPPD terhadap sopir dan ajudannya, atas inisiatif bendahara. “Bukan saya yang perintahkan. Itu inisiatif bendahara sendiri,”sanggahnya sembari senyum-senyum sinis.

Sontak, setelah mendengar Aly mengelak, saksi Wahyuni mengatakan ”tidak mungkin saya berani begitu, kalau tidak diperintahkan. Demi Allah pak hakim”.

Mendengar jawaban saksi, hakim ketua langsung melanjutkan pertanyaan, agar tidak terjadi debat kusir. Bahkan, keterangan Aly yang coba menjelaskan duduk masalah sebenarnya, juga tidak diizinkan oleh hakim. Menurut hakim, keterangan penjelasan Aly, nanti disampaikan pada saat pemeriksaan terdakwa. “Jangan dijelaskan dulu, nanti pada pemeriksaan saudara,”potong Dewantoro saat terdakwa menjelaskan.

JPU kasus itu merasa lega dengan keterangan saksi. Sebab, keterlibatan Aly diyakini semakin mudah untuk dibuktikan. JPU menyatakan, akan berupaya menghadirkan lagi saksi untuk menguatkan keterlibatan terdakwa Habir.

Cokorda SH, salah satu JPU kasus SPPD fiktif, mengatakan, pihaknya akan menghadirkan lagi saksi untuk terdakwa Habir maupun Aly pada sidang lanjutan. Akan tetapi, saksi untuk Habir yang lebih menjadi konsentrasi. “Ya, kita fokus ke Habir lagi,”katanya.

Seperti diberitakan, kedua terdakwa terjerat kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif tahun 2010-2013 saat menjabat bupati dan wakil bupati Donggala. Habir didakwa merugikan negara Rp560 juta lebih, sedangkan Aly sebesar Rp897 juta.

Karena perbuatannya, jaksa menjerat Habir maupun Aly dengan dakwaan primair pasal 2 jo pasal 18 UU korupsi, serta pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, keduanya dikenakan pasal 9 jo pasal 18 UU korupsi, dan pasal 64 ayat 1 KUHP. (af/*)

Sumber: Radar Sulteng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button