Muhidin Sebut Murad Nasir Menipu dengan MoU

PALU- Muhidin Said, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI perwakilan Sulteng, salah satu tokoh yang disebut-sebut ikut terlibat dalam pembangunan proyek kolam renang yang dibangun di Bukit Jabal Nur eks lokasi STQ, kini melakukan serangan balik. Sekaligus mengklarifikasi posisinya, terhadap pihak-pihak yang mempersoalkan pembangunan kolam renang yang dibangun sejak tahun 2004, setelah Memorandum of Understanding (MoU) diteken pada tahun yang sama.

Muhidin, mengatakan mantan Ketua DPRD Sulteng, DR H Murad U Nasir, sebagai orang yang dilahirkannya dalam mengarungi kancah perpolitikan di Sulteng melalui Partai Golkar. Hingga menjadi Ketua DPRD Sulteng dan terakhir anggota DPD RI, telah menipu para pelaksana proyek kolam renang. “Dia itu (Murad Nasir, red) kan jadi karena saya, “ kata Muhidin, kini Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Ia menohok Murad Nasir harus bertanggung jawab sehingga muncul “kolam renang gate” itu. Alasannya, karena Murad selaku Ketua DPRD Sulteng yang membuat dan justru ikut menandatangani MoU. “Saya ini pejabat negara, dan Murad tau itu. Sebenarnya dengan adanya MoU itu, Murad telah menipu kami semua, “ ujarnya.

Pada kesempatan itu, Muhidin membenarkan bila yang membangun kolam renang itu adalah anaknya, di bawah bendera PT Bhakti Baru Rediapratama (PT BBR) milik Muhidin, mengerjakan proyek dalam bentuk for finansharing tersebut. Bahkan ia menagih Pemprov Sulteng sebesar Rp 3,9 miliar yang belum dibayarkan atas pembangunan proyek yang digagas mantan Gubernur Sulteng Prof Aminuddin Ponulele MS, untuk peningkatan prestasi atlet. “Hingga kini Pemprov Sulteng belum membayar lunas uang dari hasil pembangunan itu sebesar Rp 3,9 miliar, “ bebernya.

Seperti diketahui, sebelumnya, Murad U Nasir, yang saat MoU diteken, berposisi sebagai Ketua DPRD Sulteng. Ia meminta agar pelaku-pelaku utama kasus pembangunan kolam renang yang bernilai Rp 16,5 miliar, terutama dari kalangan eksekutif Pemprov Sulteng diseret ke meja hijau. Termasuk kontraktor yang mengerjakan proyek itu, yang dianggap lalai dalam mengerjakan proyek, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Murad Nasir, menyatakan sangat setuju dengan pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng Johanis Tanak, di awal tahun 2015 untuk menyelidiki kasus lama kolam renang yang sempat menghebohkan tersebut.

“Saya pribadi sangat setuju dengan gebrakan yang dilakukan pak Kajati, yang rencananya akan menyelidiki kasus kolam renang. Kebetulan kami masih ada, walaupun tinggal jauh di Luwuk. Saya setuju dengan rencana pak Kajati itu buka kembali kasus kolam renang itu. Bawa kasus ini segera ke ranah hukum, jangan tunggu lama dan kami siap bersaksi,” kata Murad.

Keinginan Murad agar kasus itu segera mendapatkan kepastian hukum, disebabkan dirinya bersama mantan Wakil Ketua DPRD Sulteng almarhum Safrun Abdullah memiliki sejumlah bukti bila kasus itu melanggar hukum, di antaranya melanggar Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pembangunan kolam renang, yang diduga inprosedural, karena tidak pernah ditender tetapi sudah dikerjakan. Akibatnya ketika pembangunan itu minta dibayarkan (terkait utang, atau sisa pembayaran), gubernur pengganti Aminuddin, yaitu HB Paliduju, melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Moh Noer Mallo enggan membayar, karena masih ragu dengan proses aturan yang mesti dilewati.

“Periode berikutnya, ketika Kadis PU di zaman gubernurnya pak Paliudju, enggan mencairkan. Disebabkan ada keragu-raguan, karena proyek itu melanggar hukum, atau melanggar Keppres. Perlu diketahui, proyek itu mulai dikerjakan saat Kadis PU Sulteng dipegang Mas’ud Kasim,” jelasnya.

Kasus itupun sempat dikonsultasikan dengan pimpinan KPK di Jakarta, dan direkomendasikan proyek itu bermasalah secara hukum. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah hingga kini. Melihat ada permasalahan, hingga Murad beralih menjadi anggota DPD mewakili Sulteng, periode berikutnya. Ketika Kejati hendak menyelidiki, Murad pun sempat merasa senang, tetapi kasus itu perlahan “tenggelam”. “Saya salah seorang yang ikut menandatangani MoU itu, bersama pak Safrun Abdullah merasa dilecehkan karena proyek itu bermasalah. Lalu kami bawa kasus itu ke KPK untuk konsultasi. KPK berpendapat bahwa proyek pembangunan itu bermasalah,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, pengusaha dan perusahaan yang mengerjakan proyek yang kini mangkrak itu lalai, dan harus dimintai pertanggungjawabnnya secara hukum.

“Saya berani katakan pengusaha dan perusahaan yang membangun proyek kolam renang itu lalai, dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan proyek tersebut,” sebutnya.

Proyek itu sempat diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng saat itu, namun kelanjutan penyelidikannya tidak kedengaran lagi. Data yang ada, menyebutkan, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng pada 2010 yang lalu menyatakan pekerjaan kolam renang yang dikerjakan oleh PT Bhakti Baru Rediapratama (BBR) senilai Rp 16,5 Miliar, dan baru dibayarkan ke rekanan sebesar Rp 2,4 Miliar. Pemprov Sulteng juga disebutkan, masih berhutang Rp 3,9 Miliar untuk pekerjaan tahun 2006. Pembayaran itu pun diduga berindikasi korupsi karena terdapat kelebihan pembayaran dan merugikan negara sebesar Rp 501 juta. Disebabkan, tanah miring di STQ, yang katanya hendak digali untuk kolam renang tidak memiliki faktor kesulitan yang tinggi, dan sebenarnya tidak harus mengeruk uang negara hingga miliaran rupiah.

Dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu, mantan Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Sulteng, Ir H Mas’ud Kasim, mengungkapkan perihal pembangunan kolam renang, yang kini menjadi sorotan publik, bahwa pembangunan itu dilakukan sejak MoU diteken, pada 7 Juni 2004 silam.

“Yang menandatangani dokumen MoU itu adalah bapak Gubernur Prof (Em) H Aminuddin Ponulele MS, bersama pihak perusahaan dari PT Bhakti Baru Rediapratama H Muhidin Said, Ketua DPRD Sulteng DR H Murad U Nasir, dua Wakil Ketua DPRD Ir Safrun Abdullah, dan DR (Hc) Abd Muis Thahir, ” ungkap Mas’ud.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Sulteng H Muharam Nurdin SSos MSi, menyebutkan, proyek itu bermata anggaran Rp 2,5 Miliar, sesuai kondisi keuangan hanya dapat membangun kolam renang fungsional. Saat itu Muharam anggota DPRD Sulteng, dan menyatakan proyek tersebut sempat dibahas di DPRD.

Proyek pembangunan kolam renang dikerjakan oleh PT Bhakti Baru Rediapratama (BBR) milik Muhidin Said. Proyek prestisius untuk pengembangan dan peningkatan prestasi atlet renang Sulteng itu kemudian dikerjakan oleh putera Muhidin Said dibawah bendera PT BBR. Namun pekerjaannya tidak berlanjut, karena Gubernur penggagas pembangunan kolam renang Aminuddin Ponulele, telah diganti oleh HB Paliudju yang memenangkan Pemilukada. Saat dimintai pembayaran oleh rekanan, dalam hal ini putera Muhidin Said, pemerintahan Paliudju melalui Kadis PU Noor Mallo yang mengantikan Mas’ud Kasim enggan membayar, dengan alasan proyek itu bermasalah karena melanggar Kepres 80 tahun 2003, yang menegaskan agar setiap proyek ditender (dilelang) terlebih dahulu.(mch)

Sumber: RadarSulteng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button