Trending

Pemerintah Sulawesi Tengah Rencanakan Pembangunan Infrastruktur Menyambut Pemindahan Ibu Kota Baru

Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Drs. Ma’mun Amir memimpin pemaparan terkait dengan Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah Sulteng yang nantinya akan menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota negara yang baru, Kamis 30 September 2021.

Acara tersebut dihadiri oleh  H. Mulyono, SE., Ak., MM (Pj. Sekda Provinsi Sulawesi Tengah), Bahran SE, MM (Kepala BPKAD) , Drs. Dari Saleh, M.Si. (Plt. Stap Ahli Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA), Dr. Suandi (Plt. Kepala Bappeda), Nahardi (Kepala Dinas Kehutanan), Drs. Arfan (Kepala Biro Pemerintahan dan Otoritas Daerah).

Pada Kesempatan itu, Dr. Suandi selaku Plt. Kepala Bappeda memaparkan bahwa berdasarkan Visi “GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU” dan Misi 4 “MEWUJUDKAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH” dengan asumsi bahwa untuk mempercepat perkembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, instraksi wilayah dan percepatan distribusi hasil komoditi harus melalui ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, sehingga sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur  bahwa prioritas kita saat ini adalah mencari jalan untuk dapat mempercepat pembangunan infrastruktur.

Kepala Bappeda memaparkan bahwa untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten /Kota, sudah dapat dilakukan melalui Program 100 M/Kabupaten/Kota /Tahun. Saat ini sudah dalam penyusunan yang diarahkan langsung oleh Bapak Wakil Guberbur melalui program kegiatan Prioritas OPD. Tetapi program penunjang persiapan Sulawesi Tengah sebagai daerah Penyangga Ibu Kota Negara Baru harus sedini mungkin harus dipersiapkan seperti pembangunan beberapa ruas jalan antara lain : 

  1. Tambu – Kasimbar dengan Panjang 30 KM dan Pelabuhan Laut di Tambu dan Kasimbar.
  2. Gimpu – Batas Sulawesi Selatan panjang 89 KM.
  3. Petobo – Bora – Pandere , 39 8 KM.
  4. Baladangko – Batas Sulawesi Baray 72 KM.
  5. Bangga – Watatu , 183,6 Km dengan Pelabuhan Watatu.

“Pembangunan ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan untuk melancarkan distribusi menuju Ibu Kota Negara Baru,” paparnya.

Wakil Gubernur menyampaikan kemampuan Fiskal Sulawesi Tengah belum memungkinkan untuk merealisasikan pembangunan Infrastruktur Strategis tersebut kecuali Melalui Skema Pinjaman sesuai arahan Gubernur agar dipersiapkan seluruh persyarakat yang mendukung percepatan realisasi Program Prioritas tersebut.

Wakil Gubernur berharap program prioritas di tiap daerah kabupaten/kota segera dimasukkan dalam RPJMD.
“Seluruh program prioritas pada setiap Kabupaten dan Kota Palu yang ditetapkan itu harus dimasukkan pada RPJMD sebagai syarat awal kita untuk realisasi percepatan pembangunan insfrastruktur,” Harap Wagub.

Wakil Gubernur meminta agar perencanaan skema tersebur disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Selain itu, ia juga meminta seluruh OPD Provinsi dapat memastikan program anggaran 2022 ada efesiensi anggaran Perjalanan Dinas, Biaya Rapat Tapat dan kegiatan yang sifatnya seremonial. “Tahun Anggaran 2022 yang berkaitan dengan Penghematan Belanja Perjalanan Dinas harus dilaksanakan,” kata Wagub. (ss-jd)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button