Polres Sigi Sidik Ambruknya Makam Karanjalemba

PALU –Polres Sigi tidak tinggal diam atas ambruknya bangunan dan atap makam Karanjalembah di Desa Vatunonju, Kec. Biromaru. Diduga terdapat unsur pidana akibat gagal proyek bangunan situs bersejarah tersebut.

Kapolres Sigi, AKBP Noor Hudaya melalui Kasat Reskrim Polres Sigi, AKP Yusuf Tauziri Kamis (16/10/2014) seperti diberitakan harian Radar Sulteng membenarkan, pihaknya telah menangani kasus tersebut dan bahkan telah menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan. “Kuat dugaan pengerjaan bangunan makam Karanjalemba memang terdapat pelanggaran yakni gagal proyek. Itu bisa kita lihat langsung di lapangan. Belum sampai 10 tahun, bangunan sudah ambruk,” kata Yusuf.

Di tahap penyidikan , pihaknya akan meminta keterangan dari Kepala Desa Vatunonju sebagai pimpinan di wilayah tempat dibangunnya makam tersebut. Selain itu, Kepala Desa juga akan dimintai keterangan sebagai saksi. “Sudah kita kirimkan surat panggilan. Rencananya Senin depan kita periksa kalau yang bersangkutan memenuhi panggilan,” jelasnya.

Salah satu alasan yang menjadi dasar kuat penyidik menaikan kasus ini ke tahap penyidikan, yakni tidak hadirnya pihak dari Seksi Purbakala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memenuhi panggilan penyidik. Pihak dinas diminta hadir untuk mengklarifikasi terkait nilai kontrak maupun soal pelaksanaan proyek. “Untuk penetapan tersangka belum ada. Di undang-undang jasa konstruksi penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa saksi ahli,” ungkapnya.

Disebutkan, saksi ahli yang bakal menjelaskan dan menentukan, apakah kesalahan terjadi pada perencanaan atau pelaksanaan maupun pengawasan. Rencananya saksi ahli yang bakal dimintai keterangan yakni, akademisi Universitas Tadulako yang juga ahli konstruksi.

Bila terbukti memang ada kegagalan bangunan yang terjadi dalam proyek tersebut, maka penyidik akan memakai undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Pada undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa perencana yang tidak memenuhi ketentuanketeknikan diancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 10 persen dari nilai kontrak. Sementara bagi pelaksana yang tidak sesuai keteknikan diancam pidana paling lama lima tahun, atau denda 5 persen dari nilai kontrak. Sementara pengawas yang membiarkan terjadinya penyimpangan dalam proyek juga diancam pidana lima tahun penjara dan denda paling banyak 10 persen dari nilai kontrak. “Ini tercantum jelas pada pasal 43 undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi,” jelas Yusuf. (af/*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button