POLRI, KPK, dan BATU AKIK

Oleh : Harun Nyak Itam Abu*

“keterbukaan hati lebih mampu menguasai siapapun daripada pistol yang sudah dikokang, dan siap ditembak. Polisi yang melindungi akan dilindungi. Polisi yang mengayomi akan diayomi. Dan polisi yang melayani akan dilayani” (Untung S Rajab)

Bayangkan jika dipersimpangan jalan yang ramai dan padattetapi trafficlight-nya tidak berfungsi, dan kemudian tak ada polisi lalu lintas yang mengatur kendaraan! kacau, hiruk pikuk, semrawut bahkan pertengkaran hingga baku pukulpun bisa terjadi karena tak ada yang mau mengalah. Coba perhatikan, mulai dari pencurian sandal, penyerobotan tanah, garong sarang burung walet, penambangan liar, pencurian ikan, pencoleng uang negara hingga suami atau istri yang berselingkuh-pun dilaporkan dan ditangani oleh polisi. Tidak hanya itu, potongan tubuh manusia yang sudah berhari hari di lautan lepas pun, diurus, dan diidentifikasi untuk kemudian disimpulkan jenis kelaminnya, umurnya, dan ciri fisik lainnya lalu diserahkan pada keluarganya. Sekalipun “dicaci maki”, diumpat, dikuyo-kuyo namun polisi tetap dicari dan dibutuhkan. Mulai dari menyeberangkan nenek renta di jalanan yang super sibuk hingga memburu Santoso -teroris nomor wahidIndonesia- di hutan belantara yang senyap.

Betapa masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan institusi Polri.“Polisi adalah cermin masyarakatnya”, demikian salah satu diktum kepolisian. Lantas siapa sesungguhnya polisi itu? Dalam UU No.2/2002 tentang Kepolisian RI semua jelas terurai. Namun, Irjen Pol. (purn) Untung S. Rajab merefer Tri Brata yang merupakan roh polisi Indonesia sebagai jawabannya, yakni Kami Polisi Indonesia : (1) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan (3) Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban (2012 : 20). Terkait dengan kegaduhan antara KPK – POLRI yang telah berlangsung hampir tiga pekan ini, betapa energi bangsa sedikit “terkuras” hingga luput memperhatikan beberapa peristiwa besar lain yang sesungguhnya terang-terangan telah “meruntuhkan” wibawa hukum dinegeri ini. Pertama adalah “pembangkangan” PT. Freeport Indonesia terhadap keberlakuan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 pekan kemarin, PT FI belum membangun smelter (pemurnian mineral) sebagaimana yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, dan termuat dalam MOU tahap I antara pemerintah RI dengan PT FI tahun 2014 silam.

Malah sebaliknya, pemerintah Indonesia dilecehkan, dihina, hingga “kalah TKO”, dan menyerah karena pada akhirnya masih memberi Izin Ekspor Konsentrat 750.000 ton pertahun kepada PT FIsebagaimana termuat dalam nota kesepahaman (MOU) Tahap II. Padahal kesepakatan yang termuat dalam MOU tersebut nyata-nyata melanggar Pasal 103 dan 170 UU No.4/2009 dan PP No.1/2014. Peristiwa lain adalah“lenyapnya” polisi gendut yang memiliki ”rekening gendut” yakni Labora Sitorus yang telah menjadi terpidana 15 Tahun dan denda 5 miliarberdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 17 September 2014, sehingga tidak dapat dieksekusi oleh pihak kejaksaan. Berkenaan dengan “hilangnya” terpidana Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembalakan Liar, dan Penimbunan BBM yang memiliki rekening Rp. 1,5 triliun tersebut, seperti biasa, saling tuding antara institusi penegak hukum pun merdu terdengar. Namun informasi dari Menteri Hukum dan HAM dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI (2/2), bahwa Labora Sitorus bukannya lenyap atau hilang tetapi dilindungi oleh sebuah jaringan. Tidak ada penjelasan soal jaringan tersebut, namun yang pasti Kajati Papua Herman D Lose da Silva juga keder untuk mengeksekusi yang bersangkutan karena adanya intimidasi dari simpatisan Labora (Kompas, 3/2)

SKENARIO BESAR

Janji hampa. Mungkin dua kata tersebut bisa menggambarkan kekecewaan rakyat yang dulu memilih Jokowi-JK saat Pilpres lalu. Sebab janji tak ada transaksi dalam bentuk apapun untuk menempatkan sesesorang dalam struktur kabinet, kini jauh panggang dari api. Demikian halnya dengan jargon“koalisi tanpa syarat”, sekarang rakyat Indonesia dipertontonkan kegamangan Jokowi selaku Kepala Negara yang “tidak berani” melawan desakan petinggi parpol tertentu pada beberapa segmen. Mulai dari Wantimpres yang diisi oleh orang-orang parpol bahkan bekas Raja Judi Indonesia pun berada dalam barisan “manusia pilihan” yang dapat memberi saran, nasehat atau pertimbangan kepada Presiden tersebut. Namun resistensi publik yang lebih meluas adalah saat Jokowi mengajukan satu nama untuk menjadi Kapolri. Komjen BG, selain berstatus tersangka suap dan memiliki rekening yang tidak wajar, publik juga mencatat bahwa yang bersangkutan saat tahapan Pilpres lalu “kepergok” sedang bersama petinggi parpol pengusung Jokowi disebuah restoran. Sangat beralasan apabila sebagian masyarakat menolak, sebab selain memiliki rapor merah, sikap partisan dari orang yang akan menjadi Tri Brata 1 akan membawa malapetaka bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tanda-tanda ke arah itupun semakin nampak dengan pengenaan status tersangka pada salah seorang pimpinan KPKyakni BW atas sangkaan menyuruh memberi keterangan palsu di depan sidang MK. Sepertinya pimpinan KPK yang lain pun akan berstatus tersangka oleh karena pekan kemarin, susul menyusul laporan masuk ke Bareskrim Mabes Polri dengan terlapor APP, Z, juga AS (semuanya adalah pimpinan KPK). Skenariopun mudah ditebak, jika seluruh pimpinan KPK telah berstatus tersangka, maka secara de jure KPK sudah “almarhum”. Dengan demikian kasus BLBI dengan variannya seperti Release and Discharge bagi “perampok” uang rakyat yang telah merugikan negara Rp.1600 triliun tidak disidik. Demikian pula penjualan Indosat, Gas Tangguh, Kapal Tanker terbesar di dunia dan lain sebagainya tak diusik, tak digugat. Ini berarti sang “Ratu” pun aman dan tentram dihari tuanya. Tetap jadi pimpinan partai seumur hidup, karena presiden dan kepala negara hanyalah petugas partai yang berada di bawah telunjuknya.

KENA PAJAK

Beberapa bulan terakhir di Kota Palu -mungkin juga di seantero Nusantara- kaum bapak seperti terkena “sihir” batu akik. Hampir setiap saat disegala tempat; warung kopi, kantor, diujung gang sempit juga di lobby hotel mewah saat kaum bapak berkumpul bisa dipastikanyang didiskusikan adalah batu akik. Banyak sekali sisi positif dari kehebohan batu akik saat ini. Selain telah menjadikan pedagang plus pengrajin batu akik kaya mendadak juga telah meningkatkan hubungan silaturahmi antar kaum bapak. Segala perselisihan, permusuhan, pertengkaran yang pernah terjadi, seolah sirna karena “disatukan” oleh kegemaran yang sama yakni batu akik. Namun ada juga beberapa catatan kecil yang menyertai booming batu akik sekarang ini ; beberapa hari lalu ada seorang ibu uring-uringan karena uang yang disiapkan untuk membeli beras raib dari celengannya. Setelah melakukan “investigasi” ternyata uang tersebut bukannya hilang tetapi telah dipergunakan sang suami untuk membeli salah satu jenis batu akik yang menurut penjualnya bisa berkhasiat untuk “memperlama” hubungan suami istri!Catatan lain, ada rencana pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan No.253/2008 khususnya Pengenaan PPh Pasal 22. Dalam perubahan tersebut batu akik yang bernilai jual diatas Rp. 1 juta akan dipungut pajak. Hampir lupa, sekiranya para punggawa Polri, dan KPK di Jakarta sana memiliki hoby yang sama dengan kaum bapak di Kota Palu, tentu kegaduhan antara Polri – KPK tidak terjadi berlarut-larut, dan penyelesaiannya pun tidak sampai ke singgasana hakim Praperadilan melainkan melalui tukar batu akik di warung kopi. Damai Polri-KPK, Jaya Indonesia !

*) Dosen Fakultas Hukum Untad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button