Preventif Cegah Korupsi, Rektor Untad Temui Kejati

PALU – Untuk mencegah tindak penyalahgunaan keuangan di lembaga yang dipimpinnya, Rektor Universitas Tadulako (Untad) Prof. Dr. Ir. Muh. Basir Cyio SE MS menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Johanis Tanak SH MH di kantornya, Selasa (4/11/2014).

Niat baik itu diapresiasi Kajati Sulteng, katanya saat menerima kunjungan Rektor tersebut. Menurut Johanis, keinginan Rektor untuk mendapatkan pengawasan dari penegak hukum, yakni kejaksaan maupun Polri dalam pembangunan (Pengadaan barang dan jasa) di Untad tidaklah salah. “Ini merupakan langkah baik rektor untuk menghindari terjadinya penyimpangan penyalahgunaan keuangan negara,” sebut Johanis.

”Sepanjang itu menguntungkan universitas dengan harapan tidak ada penyelewengan keuangan negara, boleh dilakukan. Karena harapan rektor ini supaya tidak ada penyimpangan prosesnya dikawal oleh aparat penegak hukum, supaya yang bekerja juga tidak main-main dalam mengelola keuangan negara,”jelas Kajati, didampingi Asisten Intelejen Toto Sucasto SH.

Johanis mengatakan, akan mendukung sepenuhnya langkah tersebut. ”Jadi bukan berarti ada penegak hukum yang berarti kalau ada keselahan tidak diproses. Tidak ada kesalahan yang tidak diproses. Kalau ada kesalahan pasti kami proses, kalau memang ada perbuatan melawan hukum dan ada kerugian negara,” tegas Kajati.

Ia mengungkapkan, setelah menjabat sebagai Kajati Sulteng, belum lama ini dirinya sempat ditanya oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM), kenapa mau bekerja sama dengan penegak hukum lain dalam pengadaan barang dan jasa di Untad? Hal tersebut dinilai LSM bisa melemahkan hukum, karena telah ada aparat hukum di dalamnya.

Namun hal tersebut menurut Kajati telah dijelaskan, pandangan tersebut boleh saja, sebagai orang awam karena kemungkinan belum mengetahui yang dimaksudkan dalam undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan tegas dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dua cara, yakni prefentif dan represif.

”Prefentif ini, ialah menyosialisasikan undang-undang korupsi supaya tidak terjadi korupsi, dan mengawal pihak-pihak tersebut supaya jangan ada korupsi,”terang Kajati.

Upaya tersebut menurut Kajati, adalah upaya penegak hukum agar sejak dini dilakukan pencegahan jangan terjadi tindak pidana korupsi. Dijelaskan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa diawal dari perencanaan, pelelangan hibngga pembuatan kontrak.

”Sampai dengan kontrak dibuat sudah selesai. kenapa sampai dengan kontrak? Agar pemerintah selaku yang mengadakan barang dan jasa tidak dirugikan. Kontrak ini dibuat harus sesuai dengan azas-azas dalam kontrak terutama azas keseimbangan antara kedua belah pihak,”jelasnya.

Olehnya anggapan melemahkan hukum akibat keterlibatan penegak hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa menurut Kajati tidak tepat. karena hal itu bisa mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana korupsi. Ketika melaksanakan kontrak aparat penegak hukum tidak akan jalan lagi, mengingat hal tersebut bukan basik penegak hukum lagi karena menyangkut teknik.

”Jadi kerjasama antara perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam pengadaan barang pemerintah, yang dikawal oleh para penegak hukum itu tidak ada salahnya. Tidak ada penyimpangan hukum di situ. justru yang ada menghindari terjadi korupsi,”tandasnya.

Selain bersepakat mengawal dalam proses pengadaan barang dan jasa, dalam peretemuan silaturahmi kemarin keinginan rektor agar Kajati Sulteng, dapat memberikan pencerahan tentang hukum, khususnya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi.

Prof Basir berharap untuk dapat menerima pencerahan serta masukan terkait pencegahan tindak pidana korupsi Ketegasan yang ditunjukan Kajati Sulteng agar siapapun tidak bermain dengan korupsi perlu disosialisasikan. Masukan itu disambut Kajati dan jika tidak ada aral melintang direncanakan akan memberikan pencerahan bagi semua unsur, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan hingga ketua-ketua prodi, termasuk para penyelenggara keuangan Untad, baik APBN maupun PNPB (Hibah, SPP UKT dan Kerjasama). Sosialiasi dan pencerahan pencegahan tindak pidana korupsi yang akan digelar di IT center dengan jumlah peserta sekitar 300 orang.

”Insya Allah pencerahan dari pak Kajati akan dilaksanakan 17 November. Diharapkan dengan pencerahan hukum ini kita lebih mantap memahami tentang bagaimana melakukan pencegahan tindak pidana korupsi,”ungkap rektor.(ma)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button