Sanksi Kepada Prof. Marhawati Tetap Dijatuhkan

PALU- Meski Prof Dr Ir Marhawati Mappatoba MT walkout   saat mengikuti sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, namun aksi itu itu tidak memengaruhi majelis sidang kode etik pegawai untuk menjatuhkan sanksi. Sidang kode etik yang dipimpin Prof. Dr H Hanafie Sulaiman MA menyatakan memberi sanksi etik kepada Prof Dr Ir Marhawati Mappatoba, Selasa (8/12/2014).

Seperti dilansir Radar Sulteng, Hanafie Sulaiman mengungkapkan, bahwa sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis kode etik kepada Prof Marhawati Mappatoba itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5242/UN.28/KP /2014, tanggal 10 september 2014 tetang pengangkatan majelis kode etik pegawai dalam lingkungan Universitas Tadulako.

Menurutnya, berdasarkan analisis hasil pemeriksaan tim majelis kode etik yang terdiri dari tujuh orang majelis kode etik, yakni Prof Dr H Hanafie Sulaiman MA, Prof Dr Ir Alam Anshary MSi, Prof Konder Manurung DEA Ph D, Prof Dr Ir Kaharudin Kasim MS, Prof Dr Ir Saiful Darman MP, Prof Dr Sultan MSi, Dr Ir H Abdullah Naser MP, kepada terperiksa Prof Dr Ir Marhawati Mappatoba MT secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik.

Hal tersebut dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terperiksa, salah satunya yakni Prof Marhawati telah melaporkan Rektor Untad kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta ke pihak Kepolisian Daerah Sulteng atas tindak pidana korupsi yang  tidak didasarkan atas data data atau bukti tertulis yang valid dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Tindakan itu menurutnya melanggar dan terperiksa hendak menjatuhkan pejabat Rektor Untad dalam pengelolaan dana Potma. Selain itu, terperiksa juga menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola dana Potma, serta menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Atas dasar itu dan pemeriksaan atas fakta terhadap terperiksa, secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil dan dosen, sehingga dengan demikian majelis kode etik menjatuhi sanksi kepada Prof Dr Ir Marhawati Mappatoba MT, pertama terperiksa wajib menyampaikan pernyataan maaf dengan ucapan dan tulisan atas kekeliruan etika terhadap institusi Untad, Rektor Untad, Pimpinan Untad, senat Fakultas Pertanian Untad dan kepada semua pihak yang pernah diberi atau dikirimi tuduhan sepihak, termasuk segala pemberitaan yang dilakukannya baik kepada media masa cetak maupun media online. Terperiksa diberikan waktu 15 hari kerja terhitung putusan tersebut dikeluarkan .

Sanksi ke dua, pemberian hukuman berupa pembebasan dari kegiatan dari tri-dharma perguruan tinggi yaitu, tidak memberi kuliah di program studi, tidak melaksanakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selam 4 semester berturut-turut. Sanksi ketiga, tidak diundang untuk menghadiri rapat-rapat senat baik di tingkat Untad maupun di tingkat fakultas pertanian selama dua tahun akademik berturut-turut terhitung sejak rekomendasi ini dikeluarkan. Sanksi ke empat, terperiksa tidak boleh menduduki jabatan tugas tambahan dalam lingkungan Untad terhitung sejak rekomendasi dikeluarkan.

“Jadi meski Prof Marhawati Mappatoba Walk-Out saat pemberian putusan itu tidak menjadi masalah dan tidak menghambat putusan, dan pemberian sanksi ini tetap berlaku. Kita akan menyerahkan hasil ini ke pembina kepegawaian dan kepada pak Rektor dan hasilnya akan kita serahkan kepada Menteri bahwa tugas kami telah selesai dalam memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada terperiksa,” pungkas nya. (af/*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button