September, “Selesaikan” Santoso Hidup atau Mati

Akram Kamaruddin foto: dok/ radar sulteng
Akram Kamaruddin
foto: dok/ radar sulteng

PALU-Pemerintah pusat menegaskan akan menuntaskan masalah gangguan keamanan Poso pada bulan September nanti. Penegasan itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), saat menerima kunjungan Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola MSi, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sulteng, Kapolda, Danrem 132 Tadulako, Kajati Sulteng, dan ketua serta anggota DPRD Poso, di istana Wapres (eks kantor DPA), Jln Veteran No 3 Jakarta, Kamis (5/2) pekan lalu.

Penegasan Wapres itu sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Drs H Akram Kamaruddin, kepada Radar Sulteng, di gedung DPRD Sulteng, Senin (9/2). Akram menjadi pimpinan delegasi dari unsur legislatif saat mendampingi Gubernur sowan ke Wapres. Target bulan September, katanya, adalah deadline (batas waktu) yang diberikan pemerintah pusat, untuk menghabisi gerak gerilya Santoso Cs di daerah ‘operasinya’ di wilayah Kabupaten Poso.

“Saat pertemuan itu, pak JK menegaskan bahwa, pemerintah pusat menargetkan bulan September sebagai deadline waktu, dalam upaya untuk menghabisi gerakan Santoso Cs, hidup atau mati, “ ungkap Akram.

Masalahnya, tambah Akram, bulan September merupakan bulan pelaksanaan ivent nasional Sail Tomini, dimana provinsi Sulteng akan menjadi tuan rumah. Itulah sebabnya, mengapa September menjadi titik deadline bagi pemerintah untuk memberangus gerakan sipil bersenjata Santoso Cs.

Pemerintah pusat, ujar politisi Partai Demokrat ini, sangat mendukung upaya pengamanan Poso, yang telah memerintahkan kepada aparat keamanan, baik Polri dan TNI, untuk segera mengambil langkah-langkah yang proporsional dan profesional mengejar dan menangkap kelompok sipil bersenjata, hidup atau mati.

Begitu pentingnya pertemuan tersebut, Wapres saat pertemuan, didampingi Menteri Hukum dan HAM, Kepala BIN, dan beberapa staf Kemenkumham serta anggota BIN, dan staf Wapres. Mereka telah mencatat semua usulan-usulan yang disampaikan Gubernur Sulteng, dan mencatat apa saja yang menjadi kebutuhan untuk menuntaskan aksi teror Poso.

Kedatangan Gubernur bersama rombongan di Jakarta, merupakan inisiatif bersama antara DPRD Poso dengan DPRD provinsi yang menginginkan agar aksi teror terhadap masyarakat di Poso segera berakhir, yang diwujudkan dengan membentuk Pansus bersama antara DPRD Poso, DPRD Provinsi dan DPR-RI untuk membahas masalah Poso. Setelah terbentuk dan membahas strategi pengamanan, barulah kemudian menghadap Presiden Joko Widodo yang disertai Wapres JK untuk mengambil langkah-langkah kongkret, dalam rangka mengakhiri kerawanan keamanan di Poso.

“Kami langsung menindaklanjuti gagasan itu, untuk bersama Gubernur, Kajati, dan Danrem, bersama-sama berangkat ke Jakarta menemui Wapres. Kami tidak jadi membentuk Pansus, seperti yang sempat kita bicarakan di gedung DPRD lalu, “ terang Akram.

Dalam upaya mendukung proses keamanan, dengan cara memburu seluruh personel sipil bersenjata, yang sekarang diklaim pemerintah pusat tinggal 20 orang, setelah lima orang kelompok sipil bersenjata itu ditangkap, belum lama ini.

Diturunkannya pasukan Brimob dari Kelapa Dua Jakarta, bersama TNI, selain memburu kelompok sipil bersenjata, kedua pasukan itu akan menggelar latihan perang, di kawasan yang diduga sebagai tempat persembunyian kelompok yang paling diburu di Indonesia tersebut.

Karena itu, papar Akram, Wapres JK berharap, kondisi keamanan segera pulih, dengan catatan seluruh anggota kelompok itu dapat dilumpuhkan oleh kedua pasukan elite yang menjadi andalan pemerintah itu. Wapres mengatakan lagi, jangan ganggu ivent nasional Sail Tomini, karena bukan saja menjadi perhatian nasional tetapi juga dunia internasional. Beberapa warga negara asing dipastikan akan meramaikan Sail Tomini.

“Pak JK bilang Poso harus segera aman, dan jangan ganggu Sail Tomini,” bebernya.

Selain itu, JK berharap, katanya, masyarakat Poso jangan sampai terprovokasi oleh aksi teror. Sebab teror itu dilakukan, diduga untuk melakukan provokasi-provokasi, agar warga terpancing amarahnya. Bila api amarah telah membara, kekacauan demi kekacauan akan terjadi lagi di Poso, dan tidak pernah aman. Oleh karena itu, pemerintah dipastikan akan membantu warga Poso yang terkena dampak dari aksi teror itu.

“ Kepada masyarakat yang merasakan langsung dampak gangguan keamanan, sehingga tidak bisa beraktifitas untuk mencari nafkah, akan dibantu langsung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah sangat memprioritaskan pada perlindungan masyarakat Poso,” jelasnya.(af/*)

Sumber: Radar Sulteng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button