Tolak Hasil Renegosiasi Kontrak Karya PT. Vale

PALU – Sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulteng di Palu, Senin (3/11/2014). Aksi yang diikuti puluhan orang itu menolak hasil renegosiasi Kontrak Karya perusahaan tambang PT. Vale.

Ristan Rauf, Koordinator Lapanga pada aksi itu menyatakan, penolakan terhadap hasil renegosiasi kontrak karya PT. Vale itu karena dinilai sangat merugikan Sulawesi Tengah. PT. Vale menurut data yang mereka punya hanya menciutkan penguasaan lahannya di Sulteng seluas 7.000 hektar dari 32.000 hektar yang dikuasai secara keseluruhan.

Pencituan itu menurutnya menurunkan posisi tawar Sulteng dan itu pun lahan yang dilepaskan adalah lahan yang tidak memiliki kandungan nikel melimpah.

“Lahan seluas itu tidak akan bisa mendorong industri nikel terbangun. Yang dibutuhkan Sulteng adalah lahan yang dikuasai PT. Vale seluas 32.000 hektar harus diambil alih dan menjadi milik pemerintah provinsi Sulteng untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 UU 1945,” ujarnya.

Menurutnya, dengan kepemilikian sepenuhnya lahan itu, maka Pemprov Sulteng disa mendifestasi 50:50 dibawah kontrol perusahaan milik daerah. “Kita akan mendorong pemprov Sulteng untuk membangun pabrik nikel. Kalau tidak begini, maka kekayaan sumber daya alam kita akan lari ke luar negeri,” tegasnya.

Kepada anggota DPRD Sulteng yang menemui mereka, dituntut untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan memanggil Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan mendengarkan penjelasannya sehingga dicapai kesepakatan renegosiasi yang dinilai sangat merugikan tersebut.

Muharram Nurdin, salah seorang anggota DRPD Sulteng bersama Edmon Leonardo Siahaan, Theo Masykur, Ibrahim Hafid menyatakan setuju dengan tuntutan tersebut. Bahkan menurutnya, pihaknya tidak hanya akan menghadirkan Gubernur Sulteng tetapi juga pihak PT. Vale dalam rapat dengar pendapat tersebut.

“Cuma belum bisa kita lakukan sekarang karena alat kelengkapan dewan belum ada. Jangankan alat kelengkapan dewan, ketua DPRD saja belum dilantik. Jadi mohon bersabar, begitu alat kelengkapan sudah tbentuk, maka secepatnya kita lakukan rapat dengar pendapat tersebut,” tukas politisi PDIP ini.

Soal PT. Vale, Muharram juga menegaskan akan menghadirkannya. “PT. Vale itu memang agak “nakal”. Selama ini kalau diundang tidak pernah hadir, mentang-mentang izinnya dikeluarkan dari pusat. Nantilah kita undang, kita mau lihat apakah dia mau datang atau tidak dalam dengar pendapat itu,” tegasnya. (af/*)

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button