Upaya Banding Rita Sahara Ditolak

PALU- Perasaan Rita Sahara sepertinya makin galau. Pasalnya, upaya banding yang dilakukan terdakwa korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut sia-sia juga. Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tengah menyatakan menolak upaya banding yang diajukan terdakwa bersama penasehat hukumnya.

Ada empat poin mendasar tertuang dalam salinan putusan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tertanggal 20 Maret 2015, yang dikirim PT Sulteng. Yaitu; pertama, menerima permintaan banding dari penasehat hukum dan penuntut umum. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tertanggal 9 Januari 2015 yang dimintakan banding.

Ketiga, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan yang keempat, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 500 ribu.

Pada sidang vonis 9 Januari 2015 lalu, Rita Sahara dihukum 7 tahun penjara. Dia juga dikenakan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp3,6 miliar. Jika tidak sanggup membayar, diganti dengan hukuman 2 tahun penjara.

Dikonformasi mengenai putusan banding, Humas Pengadilan Negeri Palu, Romel Tampubolon SH, membenarkan hal tersebut. Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan putusan majelis hakim Tipikor pada PN Palu.

PT Sulteng kata Romel, menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya banding terdakwa tidak dikabulkan. “Salinan putusannya sudah diterima panitera muda Tipikor PN Palu,”kata Romel dihubungi Kamis (26/3) di Palu.

Pelaksana harian (Plh) panitera muda Tipikor, Salamoddin SH, juga mengakui telah menerima salinan putusan. Bahkan akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Sulteng sudah dibuat untuk ditembuskan kepada pihak-pihak tertentu. Seperti jaksa penuntut umum, terdakwa dan panasehat hukum.

“Kami sudah buat akta pemberitahuannya. Kemudian akan dikirim kepada pihak-pihak terkait,”ujar Salomuddin.

Diketahui, keterlibatan Rita Sahara dalam kasus yang menjeratnya, karena menjabat bendahara pembantu pengeluaran kantor gubernur Sulteng periode 2007-2011. Majelis hakim Tipikor menyatakan PNS Pemprov Sulteng tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Negara dirugikan sebesar Rp10 miliar lebih.

Namun, hanya sekitar Rp3,6 miliar dituduhkan mengalir ke kantong pribadi dia. Sisanya, sekitar Rp5,9 miliar disebut ke H Bandjela Paliudju, mantan gubernur Sulteng. Saat ini, Paliudju sudah tersangka dalam kasus itu.

Dana yang dituduhkan kepada Rita maupun Paliudju, jumlahnya kurang lebih Rp21 miliar. Dana itu bersumber dari APBD Sulteng, yang melakat pada pos anggaran belanja kepala daerah Provinsi Sulteng periode 2006-2011. (cam)

Sumber: radarsulteng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button